Dalam upaya promosi produk, perusahaan lazim memberikan produk sampel secara gratis kepada konsumen atau calon pembeli. Misalnya, dalam sebuah pameran, perusahaan kosmetik membagikan sampel produk kosmetik kepada pengunjung pameran secara gratis. Pemberian cuma-cuma dalam Pasal 1A UU PPN termasuk sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Dalam memori penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pemberian cuma-cuma” […]
Category Archives: News
PPh Pasal 21 atas Pembayaran Jasa Influencer
Salah satu strategi promosi perusahaan yang marak dilakukan saat ini adalah promosi melalui influencer. Seorang influencer memberikan review atau ulasan dari suatu produk lewat media sosial sebagai bentuk promosi. Penghasilan yang diterima oleh seorang influencer wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh pemotong sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Dalam hal transaksi […]
Jenis-Jenis Objek Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) adalah Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. PBJT […]
Menghitung PPh Pasal 21 Profesi Dokter
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023), dokter termasuk profesi yang dikategorikan sebagai bukan pegawai/tenaga ahli. Namun, dokter juga dapat berstatus sebagai pegawai tetap. Dalam hal ini, penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dokter akan berbeda-beda sesuai dengan sumber penghasilan yang diterima. Sumber Penghasilan Dokter Secara umum, dokter dapat memperoleh […]
Menghitung PPh Pasal 21 untuk Fasilitas Apartemen Karyawan
Sejak berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penghasilan berupa natura atau kenikmatan secara umum merupakan objek pajak. Namun, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 (PMK 66/2023), terdapat batasan tertentu untuk natura/kenikmatan yang tidak dipotong pajak, salah satunya fasilitas tempat tinggal bagi individu seperti apartemen atau rumah tapak. Batasan Fasilitas Tempat Tinggal yang Bukan Objek […]
Organisasi Internasional yang Termasuk Bukan Subjek Pajak
Pasal 3 ayat (1) UU Pajak Penghasilan menyebutkan beberapa kategori entitas atau badan yang dikecualikan dari subjek pajak, salah satunya adalah organisasi internasional yang memenuhi syarat. Syarat Organisasi Internasional Dikecualikan dari Subjek Pajak Organisasi Internasional adalah organisasi, badan, Lembaga, asosiasi, perhimpunan, forum antarpemerintah atau nonpemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan […]
Cara Atasi Error IO Exception pada e-Bupot Unifikasi
Untuk melakukan perekaman bukti potong pada e-Bupot Unifikasi, wajib pajak dapat menggunakan skema impor dengan file excel. Namun, pada saat melakukan impor, dimungkinkan terjadi kendala, salah satunya error dengan status IO Exception. Untuk mengatasi kendala tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melalui akun X @kring_pajak memberikan beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk mengatasi error […]
DJP Tunjuk 176 Pemungut PPN PMSE, Pungutan Capai Rp22,3 T
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk 176 pelaku usaha selaku pemungut PPN PMSE. Dari 166 pelaku usaha yang telah melakukan pemungutan, DJP mencatat penerimaan PPN PMSE sebesar Rp22,3 triliun per Agustus 2024. Jumlah tersebut merupakan jumlah akumulasi sejak PPN PMSE dipungut. Pada tahun 2020, DJP menerima setoran PPN PMSE sebesar Rp731,4 miliar setoran tahun 2020. […]
Update Ketentuan Pemajakan atas Rumah Kos
Usaha rumah kos menjadi salah satu usaha yang menjanjikan. Masyarakat yang memiliki tanah atau rumah di dekat area perkantoran atau kampus sering memanfaatkan kondisi tersebut untuk membangun rumah kos. Sebagai pemilik kos, salah satu aspek yang harus dipahami adalah pajak atas persewaan kos. Persewaan kos merupakan persewaan atas bangunan, namun apakah pemilik kos harus menyetorkan […]
Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.03/2020 yang diubah dengan PMK Nomor 33/PMK.03/2021 (PMK 33/2021), fasilitas PPh yang dapat diberikan kepada badan usaha dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah fasilitas pengurangan PPh Badan (tax holiday) dan fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu […]
