JAKARTA — Pemerintah China berencana akan memperluas penerapan pajak atas properti sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dengan menyasar kepada masyarakat pemilik hunian. Dilansir Bloomberg, Minggu (24/10), rencana ini telah disetujui oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China selaku badan legislatif tertinggi. Beleid baru ini bertujuan untuk mengatur

JAKARTA — PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terus berupaya melakukan efisiensi untuk mengurangi beban kinerja keuangan perusahaan akibat ketidakpastian dampak pandemi Covid-19 salah satunya dengan integrasi pajak digital. Corporate Deputy Director of Finance Consolidation PT. KAI Jagatsyah Aminullah mengatakan efisiensi pada paruh pertama 2021 sudah terlihat dari kenaikan pendapatan senilai

JAKARTA — Otoritas fiskal mulai melakukan penyesuaian tarif pajak untuk menjaga belanja perpajakan atau tax expenditure tetap dalam kendali. Pada tahap awal, pengetatan tarif diterapkan untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah kendaraan bermotor. Perubahan tarif itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang

JAKARTA — Besarnya tekanan terhadap otoritas fiskal untuk merealisasikan target penerimaan pajak di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2021 berujung pada melonjaknya kasus sengketa pajak sepanjang tahun lalu. Berdasarkan Laporan Tahunan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, total jumlah sengketa pajak yang mencakup keberatan, pembetulan, pengurangan,

Shortfall penerimaan pajak pada tahun ini diperkirakan dalam kendali otoritas fiskal sejalan dengan moncernya kinerja penerimaan per Agustus 2021. Derasnya aliran penerimaan ini ditopang oleh pajak konsumsi, serta prospek cerah penerimaan hingga pengujung tahun, menyusul lonjakan harga komoditas. Sejalan dengan positifnya performa pajak sepanjang tahun berjalan 2021, pemerintah menaikkan outlook

JAKARTA — Insentif Pajak Penghasilan atau PPh diharapkan bisa menjadi stimulus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berekspansi. Batasan omzet tidak kena pajak yang ditetapkan hingga Rp500 juta per tahun bisa menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Dalam keterangan tertulis, Minggu (17/10/2021), Kepala Badan Kebijakan