JAKARTA — Tingkat inflasi diperkirakan tak terkendali jika pemerintah merealisasikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mengenakan tarif terhadap kebutuhan pokok. Ekonom Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengatakan, kendati pemberlakuan tarif baru tidak diberlakukan pada tahun ini, rencana tersebut dapat mengganggu psikologis konsumen. “Rencana kenaikan PPN terhadap sembako akan

Rencana kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok tanpa mengerek tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2020 makin menegaskan bahwa pemerintah serius dalam upaya mengubah struktur penerimaan, yakni mengandalkan pajak konsumsi. Melalui kenaikan HJE, pemerintah akan menampung lebih banyak penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terlebih, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan

JAKARTA — Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan diubah menjadi omnibus law atau regulasi sapu jagat. Musababnya, rumusan beleid itu mengakomodasi, mengubah, dan menganulir sejumlah undang-undang lainnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, perubahan skema dari rancangan undang-undang menjadi omnibus law tinggal lampu hijau dari legislatif

JAKARTA — Rencana penerapan skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif umum sebesar 12% berisiko menggerus optimisme konsumen yang sejauh ini terpantau meningkat. Dalam Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia pada Mei 2021, terpotret optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi terus menguat. Hal tersebut tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei

Untuk memberi rasa keadilan kepada masyarakat, pemerintah akan mengenakan skema multitarif untuk Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang akan dibahas pemerintah dan DPR, tarif Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan rata-rata 12 persen. Namun, tarif dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi

Daya tarik reksa dana terproteksi mulai pudar seiring dengan besaran pajak yang kian tak kompetitif. Hal ini terlihat dari fenomena eksodus dana haji yang disimpan di reksa dana terproteksi ke instrumen sukuk negara (obligasi syariah) bulan lalu. Eksodus itu terlihat dari upaya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memindahkan semua dananya