Home / Blog
Blog Dan Berita
Hasil dari pemeriksaan adalah diterbitkannya ketetapan pajak. Penerbitan ketetapan pajak dilakukan setelah pemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada wajib pajak, dan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Pada proses pemeriksaan pajak, hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP. SPHP disampaikan kepada wajib pajak dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan. Apa
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode yang paling sesuai (the most appropriate method) yang di dalamnya terdapat
Pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, diatur mengenai standar minimum informasi yang harus dimuat dalam transfer pricing documentation (TP Doc), antara lain penjelasan tentang metode penentuan harga transfer.
Setiap pelaku usaha pasti memiliki karakteristik usaha yang berbeda, bahkan di dalam industri yang sama, tiap-tiap perusahaan memiliki strategi, struktur organisasi, serta tujuan yang berbeda. Karakteristik usaha merupakan gambaran tentang industri dimana
Dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, wajib pajak harus menerapkan prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Salah satu langkah yang dilakukan dalam menerapkan prinsip tersebut adalah dengan menentukan metode penentuan
Peningkatan kesebandingan pada metode CUP, dapat dilakukan dengan cara membuat penyesuaian yang akurat (reasonably accurate adjustment) atas perbedaan kondisi antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen. Berikut ini beberapa contoh perbedaan kondisi yang
Dalam kasus kepailitan, kurator diberikan wewenang untuk melaksanakan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit. Pemberesan yang dimaksud adalah penguangan harta untuk membayar atau melunasi utang. Proses tersebut dilakukan melalui pelelangan umum
Selain rumah umum dan rumah pekerja, pondok boro dan asrama termasuk dalam barang kena pajak (BKP) strategis yang mendapat fasilitas pembebasan PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Secara detail,
Head Office
JAKARTA Office
BANYUWANGI Office
Follow Us: