JAKARTA — Penerapan insentif keringanan Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi untuk investor domestik dinilai dapat mengakibatkan reksa dana bakal kehilangan daya tariknya atau competitive advantage dalam jangka pendek. Meski bertujuan baik, insentif ini dinilai berisiko bagi industri reksa dana dari sisi penurunan dana kelolaan atau asset under management (AUM). Pasalnya,

SURABAYA — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 9 September hingga 9 Desember 2021. Kepala Bapenda Jatim, Abimanyu Poncoatmodjo Iswinarno menyatakan, kebijakan yang diberikan sebagai upaya membantu masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan. “Program ini diharapkan bisa mendukung program

Negara surga pajak merupakan daerah yang kontroversial karena menawarkan pajak jauh lebih rendah kepada perusahaan asing sehingga bisa mengeruk laba banyak. Sejak tahun 2014, praktik ini telah dikritik dunia internasional setelah terbongkarnya kasus Panama Papers dan Lux Leak. Bagi bank dari Eropa, negara surga pajak menjadi andalan untuk mencari keuntungan.

JAKARTA — Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atas produk digital luar negeri yang dijual kepada konsumen Indonesia masih rendah. Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, hingga 31 Agustus 2021 realisasi penerimaan yang berhasil dikantongi pemerintah hanya Rp2,5 triliun. Faktanya, kebijakan ini berlaku sejak tahun

JAKARTA — Pemberian keringanan Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi untuk investor domestik dinilai dapat memperkuat minat dan peranan pemilik modal dalam negeri dalam menjaga kondisi pasar obligasi Indonesia. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan pemberian insentif keringanan Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi untuk investor domestik merupakan

Pemerintah tengah menyiapkan regulasi fiskal baru berupa penetapan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1% yang dikenakan untuk kegiatan beromzet bruto minimal Rp4,8 miliar per tahun atau Rp400 juta per bulan. Aturan baru yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata-cara Perpajakan itu masih dibahas oleh DPR. Jika disetujui, angka 1%