Home / Blog

Blog Dan Berita

Jangan ketinggalan info dan artikel bermanfaat dari kami
News

Kategori Barang Mewah Kena Pajak Diubah

Pemerintah merilis PP No. 61/2020 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Aturan tersebut merupakan pengganti PP No. 145/2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Revisi ini dilakukan mengikuti perkembangan ekonomi, di mana

News

Merapal Arah Sinyal Pajak Digital

Sorot mata di penjuru dunia tengah fokus memantau perkembangan pemilihan presiden Amerika Serikat. Pasalnya, figur yang akan menjadi pemenang menentukan arah kebijakan ekonomi global, termasuk masa depan pemajakan atas transaksi digital. Amerika Serikat (AS) di bawah kendali Donald Trump cenderung menerapkan kebijakan berorientasi ke dalam negeri. Salah satu terobosan Trump

News

Rabat Diobral, Tarif Ditahan Rabat

Kementerian Keuangan begitu agresif menyusun aturan teknis mengenai relaksasi pajak pascapenetapan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Akan tetapi, nyali otoritas fiskal seolah kendor saat membahas tentang pemajakan atas transaksi digital. Agresivitas pemerintah saat menyusun UU Cipta Kerja dan aturan turunannya memang patut diacungi jempol. Apalagi, UU sapu jagat itu

News

Pilpres AS dan Tren Investasi ke Indonesia

Kebijakan perpajakan yang diusung oleh Joe Biden dan Donald Trump memiliki perbedaan 180 derajat, terutama untuk sektor korporasi.  Bagaimana dampak dan potensi yang bisa diambil Indonesia dari persaingan kedua calon Presiden AS tersebut? Asteria Desi K. & Yustinus Andri redaksi@bisnis.com W arga AS akan mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2020 pada 3 November,

News

Pertukaran Data Informasi Keuangan Berlanjut

Kendati sempat terkendala pandemi Covid-19, pemerintah akhirnya kembali melakukan pertukaran informasi keuangan melalui skema automatic exchange of information (AEOI).  Seperti diketahui, keterlambatan pertukaran data ini disebabkan oleh adanya relaksasi batas waktu penyampaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejalan dengan hawar virus corona yang masih belum usai.  “Indonesia akan menerima data