Home / Blog
Blog Dan Berita
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.03/2020 yang diubah dengan PMK Nomor 33/PMK.03/2021 (PMK 33/2021), fasilitas PPh yang dapat diberikan kepada badan usaha dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi
Terdapat tujuh kelompok barang yang dilarang untuk diekspor, yaitu barang di bidang kehutanan, barang di bidang pertanian, pupuk subsidi, barang di bidang pertambangan, barang cagar budaya, sisa dan skrap logam, dan hasil
Selain menggunakan metode penghitungan biaya hidup, dalam pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi, pemeriksa dapat menggunakan metode pertambahan kekayaan bersih (Net Worth). Metode ini menjadi alternatif apabila wajib pajak yang diperiksa tidak memiliki
Hasil dari pemeriksaan adalah diterbitkannya ketetapan pajak. Penerbitan ketetapan pajak dilakukan setelah pemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada wajib pajak, dan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Pada proses pemeriksaan pajak, hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP. SPHP disampaikan kepada wajib pajak dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan. Apa
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode yang paling sesuai (the most appropriate method) yang di dalamnya terdapat
Pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, diatur mengenai standar minimum informasi yang harus dimuat dalam transfer pricing documentation (TP Doc), antara lain penjelasan tentang metode penentuan harga transfer.
Setiap pelaku usaha pasti memiliki karakteristik usaha yang berbeda, bahkan di dalam industri yang sama, tiap-tiap perusahaan memiliki strategi, struktur organisasi, serta tujuan yang berbeda. Karakteristik usaha merupakan gambaran tentang industri dimana
Dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, wajib pajak harus menerapkan prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Salah satu langkah yang dilakukan dalam menerapkan prinsip tersebut adalah dengan menentukan metode penentuan
Head Office
JAKARTA Office
BANYUWANGI Office
Follow Us: