Setelah timbul tenggelam selama beberapa tahun, revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akhirnya masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2021. Hal ini sekaligus membuka kembali lembaran teka-teki baru

Bisnis, JAKARTA — Tingkat kemenangan otoritas pajak dalam sengketa cukup rendah, yakni hanya sebesar 43,10% pada tahun lalu. Adapun tingkat kekalahan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dalam putusan pengadilan pajak sepanjang tahun lalu

Bisnis, JAKARTA — Performa penerimaan pajak pada dua bulan pertama tahun ini masih cukup lemah. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah masih membutuhkan napas yang lebih panjang guna mewujudkan akselerasi ekonomi pada tahun

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah memilih fokus terlebih dahulu dengan implementasi stimulus pembebasan dan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai di sektor properti hingga 31 Agustus 2021, meskipun para pengembang perumahan meminta perpanjangan. Askolani, Dirjen

Bisnis, JAKARTA — Emiten-emiten sektor konstruksi berpotensi menikmati stimulus pajak penghasilan yang tengah diracik pemerintah. Sentimen itu turut mendorong laju saham BUMN Karya ke zona hijau. Berdasarkan data Bloomberg, indeks harga saham

Bisnis, SURABAYA — Penjualan properti di Jawa Timur diprediksi terus meningkat seiring adanya adanya relaksasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% mulai Maret—Agustus 2021. CEO Galaxy Property, Kennard Nugraha mengatakan penjualan properti

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu menyiapkan ekosistem pendukung mobil listrik murni untuk menarik investasi di sektor industri ini secara maksimal. Langkah itu selaras dengan rencana pemerintah memperlebar selisih tarif pajak kendaraan listrik

Bisnis, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Joe Biden merencanakan kenaikan pajak federal jumbo pertama sejak 1993 untuk membantu mendanai program ekonomi jangka panjang sebagai lanjutan dari UU bantuan pandemi. Berbeda dengan stimulus

Bisnis, JAKARTA — Konsensus pemajakan atas ekonomi digital berisiko kembali mundur kendati sejumlah negara utama dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), terutama Amerika Serikat (AS), bersikap lebih akomodatif dalam negosiasi.