Blogs

Mahfud Sebut DPR Sahkan RUU Omnibus Law Bidang Pajak Hari Ini - Selasa, 17 Desember 2019

  • cnnindonesia.com
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengklaim DPR bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law bidang perpajakan, ketenagakerjaan, dan perizinan, Selasa (17/12) hari ini.

Menurutnya, omnibus law atas tiga bidang aturan itu sudah dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

DKI Kejar Pajak dari BUMN - Senin, 16 Desember 2019

  • Harian Bisnis Indonesia
Bisnis, JAKARTA — Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta berencana melakukan intensifikasi untuk beberapa jenis pajak, khususnya penerimaan dari Badan Usaha Milik Negara atau pemerintah pusat.

Wakil Kepala BPRD DKI Jakarta Yuandi Bayakmiko mengatakan dua jenis pajak yang akan dioptimalisasi yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang didapat dari PT Pertamina (Persero) dan pajak penerangan jalan dari PT PLN (Persero).

Pebisnis Dorong Kesetaraan -- Jumat, 13 Desember 2019

  • Harian Bisnis Indonesia
Bisnis, JAKARTA — Pelaku usaha meminta pemerintah berhati-hati dalam membentuk aturan tentang dagang-el agar tidak justru menghambat pertumbuhan industri tersebut.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W. Kamdani menuturkan selama ini pengenaan pajak dan bea masuk dalam transaksi perdagangan elektronik cukup kompleks.

RUU Ketentuan Dan Fasilitas Perpajakan Molor -- Kamis, 12 Desember 2019

  • Harian Bisnis Indonesia
Rencana pemerintah untuk memasukkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan sebelum 12 Desember tahun ini terancam gagal.

Pasalnya, sampai kemarin, DPR belum menerima surat ataupun draf RUU yang dimaksud.

Padahal, mengacu pada jadwal masa sidang DPR, pekan ini merupakan pekan terakhir aktivitas dewan sebelum memasuki masa libur sidang atau reses.

Ekonomi Digital Vs Konsensus Global -- Rabu, 11 Desember 2019

  • Harian Bisnis Indonesia
Konferensi pajak internasional yang berlangsung di Mumbai, India, pekan lalu berakhir tanpa keputusan, menyusul alotnya negosiasi untuk menentukan konsensus global terkait dengan pemajakan digital.

Sebagian besar delegasi setuju konsesus global terkait dengan pemajakan digital diterapkan. Namun, dengan arah lanskap politik global saat ini, upaya mencapai konsensus global rupanya bukan persoalan yang mudah.

Otoritas Tambah KPP Madya - Selasa, 10 Desember 2019

  • Harian Bisnis Indonesia
Bisnis, JAKARTA — Otoritas pajak akan menambah jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya di setiap wilayah untuk memburu wajib pajak besar guna meningkatkan penerimaan yang sejauh ini masih rendah
 
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, penambahan KPP Madya ini akan dilakukan pada tahun depan. Dengan demikian, jumlah KPP Madya di setiap kantor wilayah akan ditambah dari satu menjadi dua kantor.

DJP Suluttenggomalut Amankan Penerimaan Pajak - Selasa, 10 Desember 2019

  • Harian Bisnis Indonesia
Bisnis, MANADO — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku Utara menyiapkan sejumlah langkah untuk mengamankan penerimaan pajak hingga akhir 2019.

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) melaporkan realisasi penerimaan pajak senilai Rp8,40 triliun sampai dengan 9 Desember 2019. Pencapaian itu tumbuh 13,59% secara year to date (YTD).

Sengketa Ganggu Investasi -- Senin, 9 Desember 2019

  • Harian Kompas
Sejumlah negara mulai mengenakan pajak layanan digital. Namun, perbedaan dasar hukum yang digunakan justru memunculkan sengketa pajak antara dua negara.

Mumbai, Kompas– Sengketa pajak lintas negara yang terus meningkat menimbulkan ketidakpastian investasi. Di sisi lain, langkah unilateral negara-negara dalam memungut pajak transaksi ekonomi digital berpotensi meningkatkan sengketa pajak lintas negara.

Sengketa Terkait Pajak Digital Jadi Sorotan -- Jumat, 6 Desember 2019

  • Harian Kompas
Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mencatat, setidaknya sudah ada 26 aksi unilateral di seluruh dunia terkait pajak layanan digital yang telah diberlakukan maupun dalam proses diberlakukan

MUMBAI, KOMPAS – Aksi unilateral negara-negara untuk pengenaan pajak ekonomi digital terus bergulir. Langkah itu antara lain menuai sengketa pajak antarnegara yang berpotensi memicu perang dagang baru.

Pengajuan Tax Allowance Lewat OSS -- Kamis, 05 Desember 2019

  • Harian Bisnis Indonesia
Pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan (PPh) berupa tax allowance bakal bisa diakses melalui Online Single Submission (OSS).

Hal ini tertuang dalam aturan terbaru terkait tax allowance, yakni PP No. 78/2019 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang telah diundangkan sejak 13 November lalu.

Syndicate content