Bisnis, JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak rokok pada tahun depan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No.KEP-59/PK/2020 tentang Proporsi dan Estimasi Pajak Rokok Di Masing-Masing

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ikut serta menelaah data penghasilan penerima subsidi gaji karyawan.  Langkah ini merupakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) supaya penyalurannya

Kemenangan Joseph Robinette Biden Jr. sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat menghadirkan angin segar bagi pasar negara berkembang terkait dengan peluang aliran modal asing langsung yang didorong agenda kenaikan pajak korporasi. Setelah mengamankan

Pemerintah merilis PP No. 61/2020 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Aturan tersebut merupakan pengganti PP No. 145/2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak

Sorot mata di penjuru dunia tengah fokus memantau perkembangan pemilihan presiden Amerika Serikat. Pasalnya, figur yang akan menjadi pemenang menentukan arah kebijakan ekonomi global, termasuk masa depan pemajakan atas transaksi digital. Amerika

Kementerian Keuangan begitu agresif menyusun aturan teknis mengenai relaksasi pajak pascapenetapan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Akan tetapi, nyali otoritas fiskal seolah kendor saat membahas tentang pemajakan atas transaksi digital. Agresivitas

Kebijakan perpajakan yang diusung oleh Joe Biden dan Donald Trump memiliki perbedaan 180 derajat, terutama untuk sektor korporasi.  Bagaimana dampak dan potensi yang bisa diambil Indonesia dari persaingan kedua calon Presiden AS

Kendati sempat terkendala pandemi Covid-19, pemerintah akhirnya kembali melakukan pertukaran informasi keuangan melalui skema automatic exchange of information (AEOI).  Seperti diketahui, keterlambatan pertukaran data ini disebabkan oleh adanya relaksasi batas waktu penyampaian