bisniscom-medium_3

Penerimaan Diproyeksi Naik Tipis

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak rokok pada tahun depan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No.KEP-59/PK/2020 tentang Proporsi dan Estimasi Pajak Rokok Di Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2021, pajak rokok 2021 diprediksi senilai Rp17,03 triliun, naik tipis dibandingkan dengan tahun ini yakni Rp16,96 triliun.

“Menetapkan proporsi dan estimasi pajak rokok untuk tahun anggaran 2021,” tulis Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No.KEP-59/PK/2020 yang di ku tip Bisnis, Selasa (10/11).

Estimasi penerimaan pajak rokok 2021 merupakan akumulasi dari penerimaan pajak di 34 provinsi. Daerah yang di proyeksikan memiliki porsi pe nerimaan pajak rokok terbesar adalah Jawa Barat senilai Rp2,92 triliun, Jawa Timur Rp2,59 triliun, dan Jawa Tengah senilai Rp2,33 triliun.

Pajak rokok biasanya dihitung dari 10% dari penerimaan cukai hasil tembakau (CHT). Artinya, jika penerimaan CHT senilai Rp164,9 triliun, penerimaan pajak rokok yang akan dibagikan ke daerah senilai Rp16,49 triliun.

Sementara itu, Danny Darussalam Tax Center (DDTC) dalam ‘Policy Note: Kebijakan Cukai Hasil Tembakau yang Berimbang dan Berkepastian’ mencatat, ada tiga permasalahan fundamental terkait dengan kebijakan CHT dengan regulasi yang berlaku saat ini.

Pertama, struktur tarif dan produk hasil tembakau yang kompleks. Hal ini sejalan dengan kajian World Bank yang menyatakan bahwa sistem strata tarif CHT di Indonesia merupakan salah satu yang paling rumit di dunia, yakni dengan sistem multilayer berdasarkan produk tembakau, jumlah produksi, dan harga jual eceran (HJE) per unit.

Kedua, penyesuaian tarif CHT dan HJE yang tidak menentu, baik antargolongan maupun antarjenis hasil tembakau. “Singkatnya, penetapan tarif CHT dan HJE di Indonesia tidak memiliki pola yang konsisten,” kata pengamat pajak DDTC, Bawono Kristiaji.

Ketiga, aspek pengendalian konsumsi tembakau. Hal yang patut dicermati adalah kondisi pasar di mana nilai harga hasil tembakau yang beredar di pasaran tidak sesuai dengan harga yang tertera pada pita cukai di kemasan.

“Ini mengakibatkan predatory pricing dan perang harga sehingga fungsi cukai sebagai pengendali konsumsi rokok menjadi sulit untuk diterapkan,” ujarnya.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter