bisniscom-medium_2

Pilpres AS dan Tren Investasi ke Indonesia

Kebijakan perpajakan yang diusung oleh Joe Biden dan Donald Trump memiliki perbedaan 180 derajat, terutama untuk sektor korporasi. 

Bagaimana dampak dan potensi yang bisa diambil Indonesia dari persaingan kedua calon Presiden AS tersebut? Asteria Desi K. & Yustinus Andri redaksi@bisnis.com W arga AS akan mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2020 pada 3 November, untuk memilih presiden ke-46. 

Donald Trump dan Joe Biden akan beradu untuk memenangkan dukungan publik. Sejumlah pengamat menilai kendati tidak memiliki dampak langsung terhadap Indonesia, hasil Pilpres AS akan tetap memberikan pengaruh ke Tanah Air. 

Salah satunya terkait dengan laju investasi dari Negeri Paman Sam. Seperti diketahui, dalam kampanye mereka, Biden dan Trump mempertarungkan rencana kebijakan perpajakan masing-masing. Biden mendorong diberlakukannya pajak tinggi untuk korporasi dan masyarakat berpendapatan tinggi. 

Dia diproyeksi mengerek pajak korporasi hingga 15% dari tarif saat ini. Demikian juga dengan pajak pendapatan masyarakat kelas atas, sebagai bagian dari upayanya mengembalikan rezim perpajakan era Barack Obama. 

Sebaliknya, Trump justru akan berupaya melanjutkan rezim pajak rendah untuk korporasi. Dia akan berupaya mempertahankan kebijakan selama ini, yang dinilai efektif menjaga investasi perusahaanperusahaan besar di AS. 

Meskipun di sisi lain, kas negara harus mengalami penurunan pendapatan dari sisi fi skal. Lalu, apa dampaknya kepada Indonesia jika Biden atau Trump yang menang? 

EMERGING MARKET 

Jika Biden menang dan rezim perpajakan baru diberlakukan bagi korporasi, maka ada peluang arus investasi keluar akan terjadi di AS. Negaranegara emerging market seperti Indonesia diperkirakan mendapat cipratan dari keluarnya arus investasi AS tersebut. 

Ekonom Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan sebagai negara emerging market, Indonesia berpotensi mendapat limpahan investasi dari perusahaan-perusahaan AS maupun investor di pasar keuangan. “Akan ada peluang perusahaan AS mencari lokasi investasi baru yang biayanya lebih murah, ketika ongkos pajak dinaikkan oleh Biden. 

Kendati demikian, khusus untuk arus investasi asing langsung (FDI) hal itu tidak akan terjadi secara drastis atau langsung. Sementara itu, kalau untuk perpindahan arus dana di pasar keuangan, bisa terjadi secara langsung,” paparnya, Senin (2/11). Indonesia dinilai menjadi salah satu sasaran lokasi investasi dari AS.

Indonesia menurut Faisal, akan menjadi tujuan investasi yang seksi bagi pemodal AS. Jika melihat tren investasi asing dari AS di Indonesia, terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir. 

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi AS di Indonesia tercatat US$930,8 juta dengan 100 proyek pada 2010. Tapi, dalam periode 2018- 2019, angkanya menjadi US$1,21 miliar serta US$757,14 juta. 

Padahal, jumlah proyeknya terus meningkat. Adapun sektor utamanya adalah pertambangan, industri kimia dan farmasi, industri logam dan mesin, industri kendaraan bermotor dan transportasi, serta perdagangan dan reparasi. 

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan selain memanfaatkan kebijakan perpajakan yang akan dilakukan oleh Biden, dibutuhkan regulasi atau insentif yang spesifik untuk menarik relokasi industri AS dari China. 

Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan ada 154 perusahan yang bakal berinvestasi di Indonesia usai UU Cipta Kerja disahkan. Dia menilai beleid tersebut memberikan kepastian dan mempermudah proses investor dalam berinvestasi di Indonesia. 

Bahlil mengklaim ratusan perusahaan, baik lokal maupun asing, telah menyatakan komitmen investasinya. Beberapa adalah perusahaan asing yang melakukan relokasi dari negara lain, seperti dari Taiwan, Jepang, AS, dan China. 

KOMITMEN AS 

Untuk menunjukkan komitmen investasi AS, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Michael Pompeo pun berkunjung ke Indonesia. Dia mengatakan AS akan melibatkan lembaga federal International Development Finance Corporation (DFC) untuk mendorong investasi AS yang lebih besar ke Indonesia. 

“Kami siap menggunakan sarana AS tersebut untuk mempromosikan investasi sektor swasta yang dapat mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk menanamkan US$327 miliar untuk lebih dari 250 proyek infrastruktur,” papar Pompeo, Senin (2/11). 

Mengutip lembar fakta Departemen Luar Negeri AS, DFC yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memfasilitasi pembiayaan proyek pembangunan swasta di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, akan mempercepat investasi AS di sektor infrastruktur, digital, dan energi di Indonesia. 

Penandatanganan perjanjian pembiayaan infrastruktur ASIndonesia misalnya, diharapkan menarik modal sektor swasta untuk memenuhi perkiraan kesenjangan infrastruktur Indonesia sebesar US$1,5 triliun. Namun, guna mendukung upaya ini, Menlu Pompeo mengingatkan pentingnya insentif yang tepat bagi pelaku bisnis AS. 

“Agenda reformasi Indonesia sangat membantu dalam hal ini, kami harap Anda terus mengambil langkah-langkah untuk menghapus birokrasi yang berlebihan, memberantas korupsi, dan meningkatkan transparansi,” katanya.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter