JAKARTA — Praktik diskriminasi pajak dinilai kian nyata. Di satu sisi pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan relaksasi tarif untuk masyarakat kelas atas. Di sisi lain, kelompok bawah makin terbebani dengan reformulasi struktur pajak. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, reformulasi pajak melalui Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) merupakan hasil negosiasi […]
Author Archives: admin
Tarif Khusus Disiapkan
JAKARTA — Setelah menimbulkan polemik dan memicu perdebatan, pemerintah akhirnya memunculkan opsi khusus terkait dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai untuk kebutuhan pokok, di luar skenario multitarif yang diusulkan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, otoritas fiskal berencana memberikan perlakuan khusus di luar tiga skenario multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Bisnis, 8/6). Ketiga skenario yang dimaksud […]
Serangan Balik Kenaikan PPN
Secara kalkulasi, kenaikan PPN secara ad hoc dapat berpeluang menaikkan penerimaan negara. Namun belum tentu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2022. Argumennya tentu untuk kembali menggenjot penerimaan negara guna pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Apalagi realisasi penerimaan pajak 2020 terkontraksi 19,7 persen, hanya […]
Lonjakan Kemiskinan Mengancam
JAKARTA — Pemerintah perlu mewaspadai lonjakan angka kemiskinan menyusul rencana otoritas fiskal mengenakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai untuk kebutuhan pokok. Risiko itu kian besar sejalan dengan dihapuskannya sejumlah program bantuan sosial untuk kebutuhan pokok pada tahun ini dan tahun depan. Rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok itu diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang […]
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.0/2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKANSERTA PENERBITAN, PENANDATANGANAN, DAN PENGIRIMAN KEPUTUSAN ATAUKETETAPAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Bidik Google dan Kawan-Kawan, G7 Sepakati Tarif Pajak Minimum 15 Persen
G7 sepakat mengenai tarif minimum pajak penghasilan korporasi global sebesar 15 persen. Langkah ini diharapkan menjadi awal sistem pajak global yang efektif menjaring pajak dari korporasi global. LONDON – Kelompok tujuh negara kaya di dunia yang tergabung dalam G7 sepakat mengenai tarif minimum pajak penghasilan korporasi global sebesar 15 persen. Terobosan ini penting dalam usaha […]
Pajak Minimum Korporasi Disepakati 15%
JAKARTA — Negara-negara Kelompok 7 atau G7 menyegel kesepakatan pajak minimum perusahaan global sebesar 15% yang diusulkan Amerika Serikat. Ketentuan itu membuka jalan bagi pengenaan pajak perusahaan multinasional di tempat mereka menghasilkan uang, bukan hanya di negara asal. Perjanjian disepakati pada pertemuan menteri keuangan di London, Sabtu (5/6), menandai capaian penting yang dapat membantu negara-negara […]
Alutsita Jadi Objek Pajak
JAKARTA — Di tengah polemik mengenai usulan anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp1.700 triliun, otoritas fiskal justru menghapus fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan kata lain, barang atau perlengkapan yang masuk ke dalam kategori alutsista menjadi objek pajak. Selanjutnya, alutsista akan mengikuti skema multitarif yang disiapkan oleh […]
Sembako Bakal Dipajaki
Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Berdasarkan berkas rumusan RUU Ketentuan Umum Perpajakan yang diperoleh Bisnis Minggu (6/6), ada tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN barang kebutuhan pokok ini. Pertama, diberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12%. Kedua, dikenakan tarif rendah […]
Uni Eropa Lobi Paman Sam
JAKARTA — Uni Eropa melakukan negosiasi tertutup dengan Pemerintah Amerika Serikat terkait dengan ketentuan penghasilan perusahaan digital yang dikenai pajak. Perundingan ini dilakukan lantaran Benua Biru keberatan dengan proposal yang diajukan oleh Negeri Paman Sam. Amerika Serikat (AS) dalam proposalnya menawarkan pengenaan pungutan lebih tinggi pada perusahaan dengan pendapatan tahunan setidaknya US$20 miliar. Dalam usulan […]