skema tarif pajak

Tarif Khusus Disiapkan

JAKARTA — Setelah menimbulkan polemik dan memicu perdebatan, pemerintah akhirnya memunculkan opsi khusus terkait dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai untuk kebutuhan pokok, di luar skenario multitarif yang diusulkan sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, otoritas fiskal berencana memberikan perlakuan khusus di luar tiga skenario multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Bisnis, 8/6).

Ketiga skenario yang dimaksud adalah, pertama menerapkan tarif PPN umum untuk kebutuhan pokok yakni sebesar 12% sebagaimana termuat di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Kedua, dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif rumusan otoritas fiskal yakni sebesar 5%, yang dilegalisasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP). Ketiga, menggunakan tarif PPN Final yang oleh pemerintah diusulkan sebesar 1%.

Sejalan dengan besarnya penolakan dari masyarakat, pemerintah akhirnya membuka opsi tambahan yakni penerapan tarif khusus untuk kebutuhan pokok yakni sebesar 0,5%. Tarif itu akan dikenakan kepada barang kena pajak (BKP) yang tergolong barang strategis.

Selanjutnya, pemangku kebijakan akan memerinci jenis atau kriteria barang kebutuhan strategis.

Nantinya, barang pokok memiliki tarif yang berbeda, yang besarannya tergantung pada kualitas produk tersebut.

Hal ini dinilai lebih adil mengingat antara masyarakat kelas atas dan bawah memiliki kualitas yang berbeda di dalam mengonsumsi kebutuhan pokok.

Opsi tambahan itu disusun untuk memproteksi daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah, tanpa mengabaikan misi utama RUU KUP yakni mendulang penerimaan pajak secara maksimal.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Nilmaldrin Noor menyatakan belum bisa memberikan penjelasan secara detail terkait dengan tarif khusus untuk kebutuhan pokok.

“Terkait pertanyaan tersebut juga masih proses menunggu pembahasan,” katanya, Selasa (8/6).

Pemerhati pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan sudah sepatutnya pemerintah memberikan tarif khusus yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif normal untuk kebutuhan pokok. Namun, dia menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan tarif khusus maksimal sebesar 5%.

Fajry menjelaskan, dalam konsep pajak kebutuhan pokok masuk ke dalam kategori vertical equity atau merit goods, yakni barang yang banyak dikonsumsi masyarakat kelas bawah dan/atau memberikan eksternalitas positif sehingga layak mendapatkan pengecualian.

BUTUH KAJIAN

Untuk kondisi saat ini, dia menilai konsep tersebut tidak lagi tepat. Alasannya, dampak pengecualian PPN belum tentu dirasakan oleh konsumen.

Faktanya, ketentuan itu sering menjadi komponen penambah biaya produksi oleh produsen sehingga pada akhirnya membebani konsumen.

Oleh karena itu, dia menegaskan butuh kajian secara mendalam untuk menentukan tarif ideal terhadap kebutuhan pokok agar tidak dimanfaatkan oleh produsen dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh konsumen.

“Objek kebutuhan pokok memang diberikan fasilitas reduce rate dibandingkan dengan exemption atau fasilitas pengecualian PPN. Untuk reduce rate maksimal 5% saya kira sudah cukup,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (8/6).

Fajry menambahkan angka tersebut sudah cukup ideal dan sesuai dengan tujuan utama untuk memperbaiki sistem serta struktur PPN terbaik.

Rencana pengenaan PPN terhadap bahan pokok adalah yang pertama kalinya dilakukan pemerintah. Dalam Pasal 4A Ayat (2) huruf b Undang-Undang (UU) No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pemerintah telah menetapkan 11 bahan pokok yang tidak dikenakan PPN.

Kesebelas barang bahan pokok itu meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Pasal 4A tersebut sempat menjadi polemik karena dianggap multitafsir yang dapat membuka peluang pengenaan PPN terhadap barang bahan pokok di luar 11 jenis barang yang disebutkan dalam penjelasan UU tersebut.

Sumber: Harian Bisnis Indonesia

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter