Untuk memberi rasa keadilan kepada masyarakat, pemerintah akan mengenakan skema multitarif untuk Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang akan dibahas pemerintah dan DPR, tarif Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan rata-rata 12 persen. Namun, tarif dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen. Sejumlah barang kena […]
Daily Archives: 09/06/2021
Reksa Dana Tersikut Dana Haji
Daya tarik reksa dana terproteksi mulai pudar seiring dengan besaran pajak yang kian tak kompetitif. Hal ini terlihat dari fenomena eksodus dana haji yang disimpan di reksa dana terproteksi ke instrumen sukuk negara (obligasi syariah) bulan lalu. Eksodus itu terlihat dari upaya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memindahkan semua dananya dari reksa dana terproteksi ke […]
Diskriminasi Pajak Kian Nyata
JAKARTA — Praktik diskriminasi pajak dinilai kian nyata. Di satu sisi pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan relaksasi tarif untuk masyarakat kelas atas. Di sisi lain, kelompok bawah makin terbebani dengan reformulasi struktur pajak. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, reformulasi pajak melalui Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) merupakan hasil negosiasi […]
Tarif Khusus Disiapkan
JAKARTA — Setelah menimbulkan polemik dan memicu perdebatan, pemerintah akhirnya memunculkan opsi khusus terkait dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai untuk kebutuhan pokok, di luar skenario multitarif yang diusulkan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, otoritas fiskal berencana memberikan perlakuan khusus di luar tiga skenario multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Bisnis, 8/6). Ketiga skenario yang dimaksud […]
