Uni Eropa Lobi Paman Sam

JAKARTA — Uni Eropa melakukan negosiasi tertutup dengan Pemerintah Amerika Serikat terkait dengan ketentuan penghasilan perusahaan digital yang dikenai pajak. Perundingan ini dilakukan lantaran Benua Biru keberatan dengan proposal yang diajukan oleh Negeri Paman Sam. Amerika Serikat (AS) dalam proposalnya menawarkan pengenaan pungutan lebih tinggi pada perusahaan dengan pendapatan tahunan setidaknya US$20 miliar. Dalam usulan […]

Pemerintah Pertimbangkan Skema Multitarif PPN

JAKARTA — Pemerintah berencana mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dengan skema multitarif. Dengan skema ini, pemerintah akan mengenakan tarif pajak lebih tinggi untuk barang-barang mewah dan mengenakan tarif pajak yang lebih rendah untuk barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan tarif pajak, menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis […]

Batas Omzet Kena Pajak Direvisi

JAKARTA — Pemerintah akan mengubah batasan Pengusaha Kena Pajak sebagai tindak lanjut dari rencana implementasi tarif final dalam skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai. Adapun saat ini, batasan omzet Pengusaha Kena Pajak adalah Rp4,8 miliar per tahun. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, perubahan ambang batas atau threshold omzet ini dilakukan untuk memperluas basis pajak sehingga penerimaan […]

Tarif Murah Kebutuhan Dasar

JAKARTA — Sejumlah barang kena pajak atau jasa kena pajak yang termasuk kebutuhan pokok dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat di Tanah Air akan dikenai tarif Pajak Pertambahan Nilai 5% atau 7%. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif utama usulan pemerintah yakni sebesar 12%. Pemerintah memang berencana mengubah skema tarif Pajak Pertambahan Nilai […]

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.10/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PMK.10/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52/PMK.010/2017TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTADALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN,ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,