PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANGPENYERAHAN AIR BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAANPAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Category Archives: Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 839 Tahun 2021
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 839 TAHUN 2021 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAHATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAHDITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Peraturan Menteri Keuangan – 31/PMK.010/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 31/PMK.010/2021 TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANGKENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTORTERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE – 28/PJ/2021
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE – 28/PJ/2021 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN TANAHDAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PEROLEHAN TANAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Peraturan Menteri Keuangan – 21/PMK.010/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 21/PMK.010/2021 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN UNITHUNIAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUNANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Keputusan Menteri Perindustrian – 169 TAHUN 2021
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 169 TAHUN 2021 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATASBARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANGTERGOLONG MEWAH DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PADATAHUN ANGGARAN 2021 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Peraturan Menteri Keuangan – 20/PMK.010/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 20/PMK.010/2021 TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANGKENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTORTERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAHOLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERUSAHAAN TERTENTUYANG DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARASEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.03/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 30/KMK.03/2021 TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN TERTENTU YANG DIMILIKI SECARA LANGSUNGOLEH BADAN USAHA MILIK NEGARASEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Peraturan DJP Nomor PER-11/PJ/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER-11/PJ/2020 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PEMUSATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan […]
