Pajak Minimum Korporasi Disepakati 15%

JAKARTA — Negara-negara Kelompok 7 atau G7 menyegel kesepakatan pajak minimum perusahaan global sebesar 15% yang diusulkan Amerika Serikat. Ketentuan itu membuka jalan bagi pengenaan pajak perusahaan multinasional di tempat mereka menghasilkan uang, bukan hanya di negara asal. Perjanjian disepakati pada pertemuan menteri keuangan di London, Sabtu (5/6), menandai capaian penting yang dapat membantu negara-negara […]

Alutsita Jadi Objek Pajak

JAKARTA — Di tengah polemik mengenai usulan anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp1.700 triliun, otoritas fiskal justru menghapus fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan kata lain, barang atau perlengkapan yang masuk ke dalam kategori alutsista menjadi objek pajak. Selanjutnya, alutsista akan mengikuti skema multitarif yang disiapkan oleh […]

Sembako Bakal Dipajaki

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Berdasarkan berkas rumusan RUU Ketentuan Umum Perpajakan yang diperoleh Bisnis Minggu (6/6), ada tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN barang kebutuhan pokok ini. Pertama, diberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12%. Kedua, dikenakan tarif rendah […]

Uni Eropa Lobi Paman Sam

JAKARTA — Uni Eropa melakukan negosiasi tertutup dengan Pemerintah Amerika Serikat terkait dengan ketentuan penghasilan perusahaan digital yang dikenai pajak. Perundingan ini dilakukan lantaran Benua Biru keberatan dengan proposal yang diajukan oleh Negeri Paman Sam. Amerika Serikat (AS) dalam proposalnya menawarkan pengenaan pungutan lebih tinggi pada perusahaan dengan pendapatan tahunan setidaknya US$20 miliar. Dalam usulan […]

Pemerintah Pertimbangkan Skema Multitarif PPN

JAKARTA — Pemerintah berencana mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dengan skema multitarif. Dengan skema ini, pemerintah akan mengenakan tarif pajak lebih tinggi untuk barang-barang mewah dan mengenakan tarif pajak yang lebih rendah untuk barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan tarif pajak, menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis […]

Batas Omzet Kena Pajak Direvisi

JAKARTA — Pemerintah akan mengubah batasan Pengusaha Kena Pajak sebagai tindak lanjut dari rencana implementasi tarif final dalam skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai. Adapun saat ini, batasan omzet Pengusaha Kena Pajak adalah Rp4,8 miliar per tahun. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, perubahan ambang batas atau threshold omzet ini dilakukan untuk memperluas basis pajak sehingga penerimaan […]

Tarif Murah Kebutuhan Dasar

JAKARTA — Sejumlah barang kena pajak atau jasa kena pajak yang termasuk kebutuhan pokok dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat di Tanah Air akan dikenai tarif Pajak Pertambahan Nilai 5% atau 7%. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif utama usulan pemerintah yakni sebesar 12%. Pemerintah memang berencana mengubah skema tarif Pajak Pertambahan Nilai […]

Tarif Wah Barang Mewah

JAKARTA — Otoritas fiskal menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai untuk masyarakat kelas atas di kisaran 15%—25%. Tarif tersebut akan dikenakan kepada kelompok yang mengonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tergolong mewah atau sangat mewah. Angka tersebut merupakan tarif yang diusulkan oleh pemerintah dalam skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan tersebut masuk […]

Tarif Final Produk UMKM

Setelah menaikkan tarif dari 10% menjadi 12%, otoritas fiskal berencana menerapkan tarif final dalam skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada UMKM dan sektor usaha yang tidak memiliki pajak masukan. Ketentuan ini rencananya akan dimuat di dalam Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, tarif PPN […]

Gali Potensi Sunset Policy

JAKARTA — Efektivitas dari program Sunset Policy menjadi kunci keberhasilan otoritas fiskal dalam mendulang penerimaan pajak yang sejak tahun lalu tertekan. Taktik ini juga menjadi penentu terwujudnya target konsolidasi fiskal pada 2023. Pasalnya, potensi pajak yang bakal dipungut oleh pemerintah melalui program yang tertuang di dalam Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan […]

Need Help? Chat with us