Untuk memberi rasa keadilan kepada masyarakat, pemerintah akan mengenakan skema multitarif untuk Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang akan dibahas pemerintah dan DPR, tarif Pajak

Daya tarik reksa dana terproteksi mulai pudar seiring dengan besaran pajak yang kian tak kompetitif. Hal ini terlihat dari fenomena eksodus dana haji yang disimpan di reksa dana terproteksi ke instrumen sukuk

JAKARTA — Praktik diskriminasi pajak dinilai kian nyata. Di satu sisi pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan relaksasi tarif untuk masyarakat kelas atas. Di sisi lain, kelompok bawah makin terbebani dengan reformulasi struktur

JAKARTA — Setelah menimbulkan polemik dan memicu perdebatan, pemerintah akhirnya memunculkan opsi khusus terkait dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai untuk kebutuhan pokok, di luar skenario multitarif yang diusulkan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang

Secara kalkulasi, kenaikan PPN secara ad hoc dapat berpeluang menaikkan penerimaan negara. Namun belum tentu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2022.

JAKARTA — Pemerintah perlu mewaspadai lonjakan angka kemiskinan menyusul rencana otoritas fiskal mengenakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai untuk kebutuhan pokok. Risiko itu kian besar sejalan dengan dihapuskannya sejumlah program bantuan sosial untuk

G7 sepakat mengenai tarif minimum pajak penghasilan korporasi global sebesar 15 persen. Langkah ini diharapkan menjadi awal sistem pajak global yang efektif menjaring pajak dari korporasi global. LONDON – Kelompok tujuh negara

JAKARTA — Negara-negara Kelompok 7 atau G7 menyegel kesepakatan pajak minimum perusahaan global sebesar 15% yang diusulkan Amerika Serikat. Ketentuan itu membuka jalan bagi pengenaan pajak perusahaan multinasional di tempat mereka menghasilkan

JAKARTA — Di tengah polemik mengenai usulan anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp1.700 triliun, otoritas fiskal justru menghapus fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan