JAKARTA – Pemerintah berencana menghapus pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pungutan atas konsumsi barang mewah tersebut, nantinya hanya akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Salah satu implementasi perubahan skema pengenaan

JAKARTA — Pemerintah tengah menimbang penggunaan fasilitas pengecualian dalam Pilar 2 konsensus Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Pilar 2 ditujukan untuk

JAKARTA — Masyarakat kaya dan superkaya di Tanah Air bakal masuk radar otoritas pajak dalam perluasan lapisan atau bracket Pajak Penghasilan orang pribadi. Kebijakan tersebut diyakini mampu menambah pundi-pundi penerimaan minimal senilai

JAKARTA — Pemerintah segera menghentikan kebijakan obral tarif pajak untuk menarik investasi sejalan dengan disepakatinya konsensus dua pilar dalam Organisation for Economic Cooperation and Development/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit

JAKARTA — Rencana pengenaan pajak karbon untuk produk impor oleh sejumlah negara maju menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Isu tersebut akan dibawa hingga ke WTO untuk dibahas. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menuturkan penerapan

Terjerat kasus dugaan penggelapan pajak mencapai Rp10,25 miliar, Pemkot Bandar Lampung segel seluruh gerai Bakso Sony. Bandar Lampung – Pemilik usaha Bakso Son Hajisony atau Bakso Sony diduga masih berhutang pajak sebesar

JAKARTA — Pemerintah mencatat defisit anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2020 sebesar Rp947,6 triliun atau 6,14 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan 2019.

JAKARTA — Pemerintah sejauh ini belum menerbitkan regulasi mengenai harga acuan oksigen dan tabung oksigen di tengah lonjakan permintaan dan harga. Namun, keputusan untuk membebaskan bea masuk terhadap dua produk esensial tersebut

Tim ARC, Surabaya — Pemerintah resmi memperpanjang masa pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 sampai dengan Desember 2021. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 yang merevisi PMK 9/2021, pemerintah menilai pemberian