Author Archives: admin

JAKARTA — Kemudi konsolidasi fiskal 2023 yang diarahkan oleh pemerintah menghadapi tikungan tajam, mengingat seretnya penerimaan pajak serta derasnya kucuran insentif sejak pandemi melanda negeri ini. Jika reformasi tak dijalankan dengan cemerlang, konsolidasi fiskal terancam berbalik haluan. Misi konsolidasi fiskal merupakan amanat dari UU No. 2/2020 dan terefleksi dalam normalisasi defisit anggaran, yakni di bawah […]

JAKARTA — Lemahnya pengawasan dan sistem informasi di otoritas pajak berdampak pada maraknya transaksi mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana perpajakan. Pada kuartal I/2021, transaksi gelap di bidang ini tercatat mencapai 993 kasus. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, jumlah tersebut naik dibandingkan dengan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang terkait dengan tindak […]

JAKARTA – Undang-Undang No. 2/2020 yang mengatur tentang pemajakan ekonomi digital tidak lagi relevan setelah komunitas global yang difasilitasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development menyepakati perluasan cakupan pajak dalam proposal Pillar 1: Unified Approach. Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan penyesuaian regulasi terkait dengan pungutan pajak atas ekonomi digital untuk mengakomodasi konsensus global tersebut. […]

JAKARTA — Pemerintah menghadapi risiko fiskal yang besar sejalan dengan membengkaknya belanja insentif perpajakan yang tidak diimbangi dengan performa penerimaan yang prima. Risiko tersebut terefl eksi dari pelemahan penerimaan perpajakan, pelebaran defisit keseimbangan primer dan defisit anggaran, serta peningkatan rasio utang yang cukup tajam. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dalam Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan […]

JAKARTA — Pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai atau PPN sektor properti selama tiga bulan hingga Desember 2021. Langkah ini diharapkan meningkatkan serapan hunian baru sekaligus memacu kinerja sektor properti. Perpanjangan insentif PPN tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.010/2021. Beleid tersebut menggantikan PMK Nomor 21/PMK.010/2021 yang mengatur pemberian insentif PPN untuk periode Maret […]

JAKARTA — Pelaku usaha properti optimistis perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan unit rumah susun bakal terus memberikan dampak positif. Direktur Keuangan PT PP Properti Tbk. (PPRO) Deni Budiman mengatakan penjualan properti perseroan naik sekitar 2%-4% secara tahunan pada semester I/2021. Deni menilai dampak tersebut masih […]

Sektor properti berpeluang berlari lebih kencang pada paruh kedua tahun ini, menyusul kebijakan pemerintah memperpanjang waktu pemberian insentif pajak pembelian properti siap huni yang sebelumnya berakhir pada Agustus menjadi 31 Desember 2021. Perpanjangan waktu pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 103/PMK/010/2021. Aturan tersebut membebaskan PPN […]

Jakarta — Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan tengah mempelajari rencana AS dan Uni Eropa memberlakukan pajak karbon (carbon tax) bagi produk-produk yang memiliki jejak karbon tinggi. Ia pun mempertimbangkan untuk melayangkan tuntutan atas AS dan Uni Eropa kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Kami sedang mempelajari ini, cara baru menghambat perdagangan dunia. Kami akan menimbang, kami […]

JAKARTA — Risiko pelebaran defisit anggaran kian nyata sejalan dengan suramnya prospek penerimaan pajak pada sisa tahun ini. Risiko itu makain nyata setelah rencana pemerintah untuk terus menambah alokasi belanja penanganan dampak pandemi Covid-19 menyusul diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakar level 4. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional […]

JAKARTA — Pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pedagang eceran dalam rangka meringankan beban di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Kebijakan yang tertuang di dalam PMK-102/PMK.010/2021 itu mengamanatkan pemerintah untuk menanggung PPN atas jasa sewa ruangan atau bangunan yang terutang oleh pedagang eceran. Pedagang eceran yang dimaksud merupakan pengusaha yang seluruh […]