Kriteria Wajib Pungut Diperluas

JAKARTA — Otoritas fiskal akan memperluas kriteria pemungut dalam transaksi digital di luar perdagangan melalui sistem elektronik. Rencananya, seluruh penyedia sarana transaksi ditetapkan sebagai wajib pungut pajak dalam transaksi internasional. Sejauh ini, Kementerian Keuangan hanya memiliki empat skema pemungutan pajak atas transaksi internasional, baik yang dilakukan secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). Pertama […]

Ketidakpastian Pajak Makin Tinggi

JAKARTA — Ketidakpastian dalam proses peradilan perpajakan makin meningkat, menyusul rencana pemerintah untuk memperpanjang tenggat pembayaran sanksi administrasi akibat putusan peninjauan kembali yang menyebabkan kurang bayar pajak. Rencana perubahan itu tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dalam beleid yang saat ini berlaku, denda administrasi wajib dibayarkan oleh […]

Multifinance Pede Capai Target

JAKARTA — Pelaku industri multifinance optimistis perpanjangan pemberlakuan subsidi pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM sebesar 100% bakal membantu mencapai target penyaluran pembiayaan tahunan. Pemerintah mempertimbangkan penambahan fasilitas PPnBM 100% untuk penjualan mobil 4×2 di bawah 1.500 cc hingga Agustus 2021 dari yang semulai berakhir pada Mei 2021. Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto […]

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.03/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.03/2021 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN,IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS, IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT,IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI SEBAGAIKELANJUTAN OPERASI KONTRAK, ATAU KONTRAK KARYA DALAM RANGKA KERJA SAMADI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Bahan Pokok di Pasar Tradisional Tidak Dikenakan Pajak

Salah satu latar belakang dari reformasi PPN adalah kurangnya rasa keadilan. Jenis objek pajak yang sama, meskipun dikonsumsi oleh golongan berpenghasilan yang berbeda, tetap sama-sama dikecualikan dari pengenaan PPN JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah berkomitmen untuk membebaskan barang kebutuhan pokok yang dipedagangkan di pasar tradisional dari Pajak Pertambahan Nilai. Perluasan objek Pajak Pertambahan Nilai dipastikan tidak […]

Ekstensifikasi Cukai Jalan Di Tempat

JAKARTA — Misi ekstensifikasi cukai jalan di tempat, setelah pemerintah hanya mencantumkan plastik sebagai barang kena cukai baru di luar hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Adapun, karbon yang sebelumnya direncanakan sebagai barang kena cukai kini beralih menjadi barang kena pajak. Ketentuan tersebut tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan […]

Pemerintah Susun Klasterisasi Kebutuhan Pokok

JAKARTA — Pemerintah tengah menyusun klasterisasi kebutuhan pokok yang akan dikenakan skema dan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengklasteran ini dilakukan untuk memberikan tarif khusus terhadap kebutuhan pokok di luar tarif umum yang diusulkan sebesar 12%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan ketentuan PPN yang ada di […]

Swiss Batalkan Kenaikan Pajak Emisi

JAKARTA — Pemerintah Swiss memutuskan untuk membatalkan rencana kenaikan pajak emisi karbon dalam pemilihan suara yang dilakukan oleh otoritas lingkungan dan transportasi setempat. Proposal tersebut rencananya menaikkan pajak maksimum emisi karbon menjadi 210 franc atau setara dengan US$234 per ton dari sebelumnya 120 franc. Usulan tersebut juga akan memperkenalkan biaya tambahan baru untuk tiket pesawat […]

Perpanjangan Diskon PPnBM Kendaraan Bermotor Dinilai Tak Signifikan

Pemberlakuan diskon PPnBM yang terlalu lama dapat menjadi bumerang yang berbalik menghambat upaya pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak serta bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk ikut menekan emisi karbon. Jakarta, Kompas — Rencana pemerintah memperpanjang kebijakan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dinilai tidak signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berjangka panjang. Dukungan […]

Kinerja PPN Didorong Agar Semakin Optimal

Beberapa jenis sembako bisa dimasukkan dalam kategori barang yang tidak kena pajak pertambahan nilai (PPN) dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). JAKARTA, KOMPAS – Untuk memperbaiki kinerja Pajak Pertambahan Nilai pemerintah berencana mengubah skema serta mengkaji ulang jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari objek […]

Need Help? Chat with us