Lobi Terselubung Pengusaha Tanggung

Penghapusan sanksi pajak untuk mendorong kepatuhan sukarela atau sunset policy merupakan agenda terselubung yang dimasukkan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Program ini disusun untuk mengakomodasi pengusaha berkantong “tanggung” yang berniat mengungkap hartanya. Indikasi itu berdasar pada sejumlah fakta, data, dan informasi yang diperoleh Bisnis dari sumber yang […]

Data AEOI Minim Eksekusi

Kementerian Keuangan mencatat, pemerintah telah menerima data Automatic Exchange of Information (AEOI) mencapai Rp2.742 triliun dari berbagai yurisdiksi mitra dan data keuangan dari lembaga keuangan dalam negeri sebesar Rp3.574 triliun untuk saldo rekening akhir 2018. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan pun telah melakukan proses terhadap data-data keuangan tersebut, dan menyandingkan dengan data saldo keuangan pada harta […]

Pertaruhan Di Sunset Policy

Program penghapusan sanksi pajak untuk mendorong kepatuhan sukarela atau Sunset Policy menjadi pertaruhan pemerintah untuk melonggarkan ruang fiskal, yang sejak tahun lalu bekerja ekstra keras meminimalisasi dampak pan demi Covid-19 terhadap ekonomi. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah bakal memperoleh ruang yang lebih leluasa untuk mengelola fiskal jika dapat menggali potensi penerimaan pajak yang nilainya mencapai Rp67,6 […]

Komitmen Investor Rendah

JAKARTA — Komitmen investor penerima fasilitas tax holiday dan tax allowance cukup rendah. Hal ini tecermin dari minimnya realisasi investasi dari pelaku usaha yang telah mendapatkan insentif. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sejak 2018—2021 pemerintah telah mengeluarkan 96 fasilitas tax holiday dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 35/2018 jo. 130/2020 kepada 93 wajib pajak […]

Industri Keberatan Pajak Karbon

JAKARTA — Rencana pemerintah mengutip pajak karbon direspons keberatan kalangan pelaku industri di dalam negeri. Mayoritas pelaku industri beralasan pajak karbon bisa menurunkan daya saing komoditas ekspor. Dalam Kerangka Ekonomi Makro Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022, pemerintah bakal fokus pengenaan pajak karbon pada industri pulp and paper, semen, pembangkit listrik, dan petrokimia. Sekretaris Jenderal Asosiasi […]

Potensi Penerimaan Capai Rp20,22 Triliun

JAKARTA — Potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pengenaan kebutuhan pokok sebagai barang kena pajak (BKP) diperkirakan mencapai Rp20,22 triliun. Angka itu diperoleh Bisnis menggunakan asumsi pengenaan tarif umum 12% dan data konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019, di mana total pengeluaran per tahun untuk barang kebutuhan pokok masyarakat Indonesia Rp168,50 triliun. Adapun dalam […]

Pemerintah Pilih Opsi Reformasi Pajak untuk Genjot Kapasitas Fiskal

Selain mencabut pengecualian terhadap objek yang terbebas dari Pajak Pertambahan Nilai, pemerintah juga akan menambah lapisan kriteria pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi demi menggenjot penerimaan negara. JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memilih jalan reformasi perpajakan sebagai opsi menggenjot kapasitas fiskal yang memadai untuk pendanaan pemulihan ekonomi. Reformasi dilakukan di antaranya dengan mengurangi fasilitas Pajak Pertambahan Nilai […]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Buat Pajak Karbon, Brantas Energi Jemput Peluang

JAKARTA – PT Brantas Abipraya (Persero) menyatakan implementasi pajak karbon di dalam negeri dapat meningkatkan biaya operasional. Namun demikian, hal yang sama juga dapat menjadi berkah bagi perseroan. Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Miftakhul Anas mengatakan implementasi pajak karbon dapat memberikan peluang bagi salah satu anak usaha perseroan, yakni Brantas Energi. Pasalnya, realisasi pajak karbon dapat […]

Tarif PPN Masih Fleksibel

JAKARTA — Setelah menghadapi berbagai perdebatan panjang dan penolakan dari seluruh komponen masyarakat, pemerintah akhirnya memasrahkan penentuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada DPR. Saat ini, rumusan perubahan yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) itu telah diserahkan pemerintah kepada DPR. Artinya, rencana perubahan skema dari tarif tunggal […]

Beleid Anti Penghindaran Pajak Diperluas

JAKARTA — Indonesia bakal menerapkan General Anti Avoidance Rule sebagai upaya untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak secara agresif. Langkah ini dilakukan menyusul terbatasnya cakupan pencegahan dalam bentuk Special Anti Avoidance Rules dan sejalan tren kebijakan fiskal di dunia. General Anti Avoidance Rule (GAAR) adalah ketentuan antipenghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak […]

Need Help? Chat with us