Rencana kenaikan pajak kekayaan terbesar sejak 1993 di Amerika Serikat masih tertahan di Kongres, berimbas pada pudarnya kepastian bagi warga kaya di Negeri Paman Sam.
Setidaknya, warga tajir di Amerika Serikat (AS) harus menanti hingga Oktober sampai keputusan soal pajak tampak.
Dalam proposalnya, Presiden AS Joe Biden menaikkan pajak kekayaan dari 37% menjadi 39,6%, jumlah yang diturunkan oleh Donald Trump pada 2017.
Rencana itu diperkirakan berdampak pada 1% warga terkaya AS. Pajak kekayaan, bersama dengan rencana pajak lain diperkirakan menaikkan pendapatan federal sebesar US$3,5 triliun dalam 10 tahun ke depan.
Dalam proposal itu pun tertulis serangkaian proposal inti, termasuk dorongan untuk pajak penghasilan tinggi dan keuntungan modal, pajak perusahaan, dan perubahan cara kerja retribusi warisan.
Dia juga menetapkan garis merah terhadap peningkatan pungutan pada warga berpenghasilan di bawah US$400.000.
Dalam perkembangannya, panel penulis pajak di DPR dan Senat memiliki waktu hingga 15 September untuk menyelesaikan perincian paket kenaikan pajak terbesar dalam hampir tiga dekade itu.
Perincian kenaikan pajak adalah bagian dari dorongan legislatif yang menggabungkan rencana Partai Demokrat untuk meningkatkan pengeluaran, seperti kesehatan, perawatan anak dan energi bersih.
Panel hampir dipastikan melewatkan tenggat itu. Pasalnya, anggota parlemen belum memutuskan berapa banyak uang yang perlu dikumpulkan.
Garis besar yang dikenal sebagai resolusi anggaran menyebutkan angka US$3,5 triliun selama 10 tahun. Namun, anggota Demokrat moderat seperti Kyrsten Sinema dan Joe Manchin menginginkan angka yang lebih kecil dalam RUU rekonsiliasi akhir.
Ganjalan lain, legislator memiliki gagasan yang berbeda tentang tindakan pajak mana yang akan diberlakukan.
Namun, Ketua Komite Keuangan Senat, Ron Wyden punya ide sendiri. Begitu pula dengan Ketua Ways and Means Committee, Richard Neal dan staf serta anggota panelnya, bergerak di jalur yang terpisah.
Adapun, Wyden ingin menambahkan beberapa ide yang dia kembangkan di luar proposal Gedung Putih. Dia mengatakan tengah menyempurnakan berbagai proposal dan melakukan percakapan terus-menerus dengan rekan-rekannya. Di sisi lain, Richard Neal sedang mengerjakan paket dengan prioritasnya sendiri.
“Kami berasumsi, melalui percakapan yang kuat dengan pemerintah dan dengan Ketua Wyden, kami dapat mencapai kesepakatan,” ujarnya seperti dilansir Bloomberg.
Senator Chris Van Hollen, seorang Demokrat Maryland yang telah bekerja sama dengan Gedung Putih dalam hal pajak mengatakan bahwa beberapa perubahan yang telah diusulkan Biden termasuk kenaikan pajak perusahaan dan pendanaan untuk Internal Revenue Service (IRS) untuk meningkatkan kemampuannya mengejar kecurangan pajak, kemungkinan akan mendapat dukungan kuat.
Dalam perkembangan lain, staf di House Ways and Means Committee dan Keuangan Senat telah bergegas untuk menyelesaikan teks, sedangkan anggota parlemen sebagian besar absen dari Washington selama reses Agustus.
Menurut dua pembantu Kongres, legislator yang bertugas di panel tidak memiliki banyak wawasan tentang apa yang mereka rancang.
Mengingat tenggat yang ditetapkan oleh Ketua DPR, Nancy Pelosi dan Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer, Demokrat mempertimbangkan opsi untuk melewati pemungutan suara komite yang biasa, di mana amandemen dipertimbangkan.
Mereka ingin mengirimkan berbagai komponen undang-undang (UU) Pajak dan pengeluaran keseluruhan, yang dikenal sebagai rancangan UU Rekonsiliasi, langsung ke DPR dan Senat.
Namun, penyusunan RUU tersebut terganjal nihilnya proyeksi pendapatan yang perlu dikumpulkan. Dari US$3,5 triliun pengeluaran yang diperbolehkan dalam resolusi anggaran, setidaknya setengahnya akan didanai oleh kenaikan pajak.
Manchin dan Sinema pun belum menentukan bagian-bagian apa yang akan mereka dukung.
“Jumlah besar belum ditentukan. Mereka masih mencari tahu berapa banyak yang bisa mereka setujui untuk dibelanjakan,” kata Direktur Eksekutif Kelompok Progresif Amerika untuk Keadilan Pajak, Frank Clemente.
Dia melanjutkan komite sedang mempersiapkan berbagai opsi pendapatan dan teks legislatif yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang akhirnya diputuskan.
Anggota parlemen diperkirakan mulai mempertimbangkan opsi-opsi itu setelah mereka kembali dari reses pada 13 September 2021. Sementara itu, DPR kembali bersidang mulai 20 September 2021.
Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan agenda pajak presiden memainkan peran penting. Gedung Putih telah menjadi bagian dari diskusi tentang proposal, termasuk langkah-langkah dan pendanaan yang lebih besar untuk penegakan IRS.
Pejabat itu mengatakan Gedung Putih akan bertemu dengan anggota parlemen selama proses tersebut.
Satu lagi masalah bagi komite adalah mencari cara untuk memperluas pengurangan pajak negara bagian dan lokal, yang secara khusus digariskan dalam resolusi anggaran sebagai area yang harus ditangani.
Sebelas anggota Demokrat di Ways and Means Committee telah menyoroti bahwa meningkatkan batas US$10.000 yang ditetapkan oleh Partai Republik pada 2017 menjadi prioritas.
Dengan kendali Kongres yang dipertaruhkan dalam pemilihan paruh waktu tahun depan, ada tekanan tinggi pada anggota parlemen untuk membuat kesepakatan sebelum kesempatan itu hilang.
“Banyak kompromi akan dilakukan pada menit terakhir karena begitulah cara kerja hal-hal ini,” kata Direktur Kebijakan Pajak Federal di Institut Perpajakan dan Kebijakan Ekonomi, Steve Wamhoff.
Tentunya, di balik seluruh tanda tanya soal kepastian tarif pajak, langkah yang ditempuh di Kongres menjadi perhatian warga AS.
Sumber: Harian Bisnis Indonesia
