Sektor properti diramalkan bangkit pada tahun ini setelah terdampak langsung pandemi Covid-19. Kebangkitan sektor properti bakal kian cepat lagi jika ada perpanjangan masa insentif dan tambahan stimulus baru.
Kini, para pengembang properti bisa sedikit tersenyum setelah insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk rumah tapak dan rumah susun siap huni (ready stock) berjalan lebih dari sebulan.
Mereka saat ini bisa mengobral rumah ready stock yang belum terserap pasar setelah sepanjang tahun lalu mengalami musim paceklik.
Di tengah suasana gembira para pengembang properti, konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) mengeluarkan prediksi bahwa sektor properti akan bangkit pada tahun ini setelah terdampak pandemi Covid-19 lebih dari 1 tahun.
Head of Advisory JLL Vivin Harsanto mengatakan kebangkitan properti tersebut lebih didorong stimulus yang diberikan oleh pemerintah yang akan mendorong penjualan terutama untuk hunian.
Menurutnya, rumah tapak dan gudang logistik masih menjadi sektor yang bertahan di tengah pandemi pada tahun ini.
“Dengan stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah, kemungkinan rumah tapak dan logistik masih menjadi sektor yang cukup bertahan dalam kondisi saat ini,” ujarnya, pekan lalu.
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia relaksasi loan to value (LTV) dan pemberian insentif PPN cukup memberikan dampak bagi pasar properti perumahan, khususnya rumah tapak.
Hal itu menjadi sebuah peluang bagi para pembeli untuk mendapatkan produk yang sudah terbangun dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan pada kondisi normal.
Selain itu, terdapat peningkatan kinerja e-commerce juga turut membuka kesempatan pembukaan gudang logistik. Namun, Vivin berharap stimulus dan insentif tak berhenti seperti saat ini.
“Diharapkan pemerintah dapat memberikan stimulus untuk menggairahkan sektor properti lainnya,” katanya.
Saat ini, dia mencatat belum terlihat kebangkitan pasar properti secara signifikan. Namun, dia mengatakan paling tidak sudah terdapat pergerakan di beberapa sektor.
“Sektor properti perkantoran, mal, dan hunian vertikal seperti kondominium dinilai memerlukan waktu untuk kembali pulih,” ucap Vivin.
Dia juga mengatakan para pengembang secara cermat mengambil peluang untuk menghabiskan stok produk rumah tapak maupun kondominium.
“Rumah tapak maupun kondominium yang hampir selesai dibangun atau siap huni namun belum terjual ini menjadi peluang para pengembang memanfaatkan insentif yang ada,” ujarnya.
Country Head JLL Indonesia James Allan menambahkan para investor tengah berhati-hati dan tetap aktif mencari peluang di tengah pandemi Covid-19.
Para investor masih menaruh minat terhadap pasar properti di Indonesia khususnya sektor perumahan, pergudangan dan pusat data.
“Di sisi lain, stimulus dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap sektor properti diharapkan dapat merangsang pasar,” tuturnya.
Pemerhati properti Panangian Simanungkalit menilai sektor properti masih diminati investor untuk dijadikan instrumen investasi pada tahun ini.
Menurutnya, properti merupakan investasi yang bisa dinikmati karena bisa dihuni dan dijadikan investasi karena nilai produknya akan terus meningkat.
Investasi properti didapat dari dua, yakni peningkatan nilai produk (gain) dan bisa disewakan (yield). Namun, Panangian berpendapat dari investasi properti yaitu produknya yang tidak likuid menjadikan produk properti membutuhkan waktu untuk dijual.
Sejauh ini, dia menilai sektor properti masih tetap prospektif dan menguntungkan untuk dijadikan investasi saat pandemi ini.
Dia berpendapat rata-rata investasi properti di lokasi berkembang atau sunrise bisa mencapai 20% per tahun dengan rentalyield 5% hingga 7%.
“Investasi di sektor properti seperti itu dan memang sangat layak terlebih dia sebagai investasi dan bisa digunakan sebagai tempat tinggal,” ujarnya.
Menurutnya, properti bernilai di bawah Rp1 miliar masih sangat prospektif untuk dijadikan investasi. Alasannya, segmen itu merupakan yang paling tepat untuk kalangan muda milenial yang saat ini banyak membutuhkan rumah sehingga menjadi segmen terbesar yang diminati.
Adapun, dia menilai perlu diperhatikan dalam berinvestasi sektor properti yakni lokasi hunian. Hal ini sangat penting karena menyangkut jarak waktu ketika berpergian.
Selain itu, perlu juga melihat ketersediaan fasilitas dasar yang menunjang aktivitas masyarakat, seperti transportasi, sekolah, pusat perbelanjaan, pasar, dan rumah sakit.
HARGA PASAR
Untuk koridor barat Jakarta dengan lokasi yang dekat de-ngan bandara dan fasilitas lainnya, Panangian menambahkan hunian yang diminati seharga Rp700 juta hingga di bawah Rp1,5 miliar, sedangkan hunian di koridor timur yang diminati dengan harga Rp200 juta hingga di bawah Rp1 miliar.
“Ini dikarenakan dua kutub baik di koridor barat dan timur Jakarta dipenuhi oleh kalangan pekerja profesional dari kalangan anak muda yang rata-rata membutuhkan hunian,” katanya.
Oleh karena itu, dia menyarankan kalangan pengembang juga harus fokus pada harga yang terjangkau, fasilitas, dan cara bayar untuk menarik kaum milenial memiliki hunian.
Menurutnya, gaya hidup yang harus dihadirkan antara lain kebutuhan milenial dengan segala atributnya untuk meyakinkan kalau produk properti yang dipasarkan memang tepat dan dibutuhkan.
“Saat ini yang paling dibutuhkan itu produk landed house yang terjangkau karena pasar didominasi end user,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali meminta pemerintah memberikan relaksasi Bea Pemilikan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Relaksasi itu dikhususkan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan milenial. Selama ini, dia menilai BPHTB sebesar 5% atas kepemilikan rumah khususnya bagi MBR dan bagi milenial untuk rumah di bawah Rp500 juta hingga Rp700 juta sangat memberatkan bagi konsumen.
“Besaran BPHTB sebesar 5 % merupakan 5 kali atau 500% besaran DP [down payment],” ujarnya. Hal itu dapat berpotensi merugikan sekaligus merupakan kendala bagi MBR dan milenial memperoleh rumah hunian yang sangat dibutuhkan dalam masa pandemi ini terutama saat work from home (WFH).
Selain itu, mayoritas MBR dan milenial yang sangat membutuhkan rumah yang layak terlalu berat untuk dibebankan BPHTB sebesar 5%.
“BPHTB sebesar 5% ini bisa mengganggu realisasi pencapaian Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah khususnya bagi konsumen MBR dan milenial,” tuturnya.
Sumber: Harian Bisnis Indonesia
