Bisnis, JAKARTA — Wajib pajak badan akan menanggung beban berat sejalan dengan diluncurkannya megaproyek infrastruktur oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Musababnya, salah satu sumber dana dari program tersebut adalah setoran pajak dari wajib pajak badan atau korporasi.
Sekadar informasi, proposal berjudul “Rencana Pekerjaan Amerika” itu membutuhkan dana senilai US$2,25 triliun. Alokasi dana tersebut bertujuan untuk memperbarui infrastruktur fisik dan teknologi negara, serta mengatasi ketidakadilan ekonomi yang telah berlangsung lama di negara tersebut.
Mengutip laporan Moody’s Analytics, rencana Biden itu akan berdampak pada tersendatnya akselerasi ekonomi Amerika Serikat (AS) yang mulai berjalan setelah tertekan pandemi Covid-19.
Sebab, tarif pajak yang lebih tinggi sebelum tambahan belanja infrastruktur atau proyek lepas landas akan membebani perusahaan.
Dengan kata lain, modal kerja dari proyek tersebut berasal dari setoran pajak korporasi.
Kebijakan fiskal ini menuai pro dan kontra. Rencana Biden menghadapi jalan yang sulit di Kongres karena Partai Republik diyakini tidak akan memilih opsi menaikkan tarif pajak.
Partai Republik menggambarkan upaya Biden untuk menutupi biaya paket dengan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan menjadi 28% dari sebelumnya 21%, sebagai pembalikan dari pemotongan pajak pada 2017 oleh Donald Trump, Presiden AS kala itu.
“Ini akan mengurangi penciptaan lapangan kerja di AS,” kata Senator Mississippi Roger Wicker dikutip dari Bloomberg, Senin (5/4).
Dia mengatakan tengah berusaha mencari sumber untuk mendanai rencana infrastruktur itu tanpa harus menaikkan pajak.
Sementara itu, pemimpin Senator Partai Republik Mitch McConnell mengatakan partainya tidak akan mendukung rencana Biden.
“Hal terakhir yang dibutuhkan perekonomian saat ini adalah kenaikan pajak yang besar,” kata McConnell.
Adapun anggota Kongres Demokrat lainnya, termasuk Ketua Komite Keuangan Senat Ron Wyden, mengatakan sepakat dengan arahan Biden.
Akan tetapi Demokrat berencana untuk merilis proposal pajak internasional sendiri guna mendanai proposal infrastruktur.
Brian Deese, penasihat utama yang mengepalai Dewan Ekonomi Nasional, mengatakan Biden siap untuk melakukan percakapan tentang rencana tersebut dan menyarankan hal-hal yang mencakup penanganan undang-undang pajak di era kepemimpinan Donald Trump pada 2017.
“Ada banyak reformasi masuk akal yang bisa kami lakukan, yang juga akan menghasilkan pendapatan seiring waktu,” kata Deese.
Proposal yang diajukan Biden itu merupakan tindak lanjut dari bantuan ekonomi US$1,9 triliun yang disahkan pada Maret lalu dan hanya mendapat dukungan dari Demokrat.
Rencana kerja tersebut mengajukan pajak minimum atas keuntungan yang diperoleh peru-sahaan AS di luar negeri, dan meningkatkan tarif menjadi 21% dari sekitar 13%.
Gedung Putih mengatakan sedang merencanakan proposal kedua dalam beberapa pekan mendatang untuk menangani apa yang disebut infrastruktur sosial.
Infrastruktur sosial itu mencakup perawatan anak, perawatan kesehatan, dan biaya kuliah. Rencana itu akan dibayar dengan kenaikan pajak pada rumah tangga kaya dan dapat menelan biaya lebih dari US$1 triliun.
“Sekaranglah waktunya untuk mulai menangani infrastruktur fisik dan infrastruktur manusia kami. Saya ingin melihat itu terjadi secepat mungkin,” kata Senator Vermont Bernie Sanders.
MEMECAH ALOKASI
Tekanan yang mengadang rencana ini membuat Biden kemungkinan besar harus memecah alokasi menjadi dua atau bahkan tiga undang-undang.
Beberapa bagian akan membutuhkan dukungan Partai Republik untuk lolos ke Senat, sementara ketentuan lain mungkin dimasukkan ke dalam rancangan anggaran jalur cepat yang hanya membutuhkan suara Demokrat untuk lolos.
Terkait dengan kritik bahwa pajak yang lebih tinggi pada bisnis dapat menahan pertumbuhan ekonomi, Biden mengatakan bahwa perusahaan AS harus membayar bagian yang adil.
Menurutnya, jika setoran pajak lancar maka laju pemulihan ekonomi akan berjalan sesuai dengan target pemerintah.”Ini akan membuat perekonomian berfungsi lebih baik dan menciptakan lebih banyak energi,” ujarnya.
Biden mengklaim, proposal infrastruktur tersebut akan menyerap 19 juta pekerjaan yang tercipta selama dekade mendatang.
“Analisis independen menunjukkan bahwa jika kita lolos dari rencana ini, ekonomi akan menciptakan 19 juta pekerjaan,” kata Biden.
Klaim tersebut didasarkan pada laporan dari Moody’s Analytics, yang menemukan bahwa ekonomi akan menambah 18,9 juta pekerjaan selama dekade berikutnya jika Kongres meloloskan proposal presiden.
Namun, laporan itu juga menemukan bahwa AS akan menambah 16,3 juta pekerjaan dengan dorongan pertumbuhan alami dan pengesahan undang-undang stimulus virus corona senilai US$1,9 triliun.
Hal itu menunjukkan bahwa paket infrastruktur baru presiden akan bertanggung jawab atas sekitar 2,6 juta pekerjaan baru selama 10 tahun ke depan.
Moody juga memproyeksikan bahwa pada masa jabatan pertama Biden, akan ada peningkatan 11,4 juta pekerjaan tanpa rencana infrastruktur, atau 13,5 juta jika dia mampu mencetak kemenangan legislatif besar lainnya.
Sumber: Harian Bisnis Indonesia
