JAKARTA — Skema opsen dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berpotensi menimbulkan pungutan pajak berganda. Dengan skenario ini, wajib pajak berpotensi membayar setoran kepada dua pihak yakni pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Opsen pajak merupakan pungutan tambahan atas pajak dengan persentase tertentu oleh pemerintah daerah. Berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang tentang […]
Daily Archives: 14/09/2021
Daerah Berburu Pajak Baru
Pemerintah daerah (Pemda) bakal memiliki keleluasaan untuk memperluas pungutan pajak guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, sejumlah kalangan berharap ada batasan penentuan tarif pajak oleh daerah agar tidak kontraproduktif. Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD), pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diusulkan dapat melakukan ekstensifikasi perpajakan. […]
Pemerintah Sederhanakan Pajak dan Retribusi Daerah
Struktur pajak dan retribusi daerah dinilai tidak efisien karena jenisnya banyak dan justru menimbulkan biaya tinggi. Pemerintah mengusulkan penyederhanaan desainnya untuk mendongkrak pendapatan daerah. JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengusulkan penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah guna mendorong kepatuhan serta mendukung peningkatan pendapatan daerah. Perubahan desain kebijakan tersebut akan ditempuh melalui Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara […]
