pemulihan-ekonomi

Penyehatan Konsumsi Kian Absurd

JAKARTA — Upaya penyehatan konsumsi pada tahun depan kian absurd sejalan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Implikasinya, mimpi pembalikan ekonomi kian gelap mengingat konsumsi adalah kontributor utama dalam produk domestik bruto.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2020 konsumsi rumah tangga menopang 57,66% distribusi produk do-mestik bruto (PDB). Artinya, jika konsumsi tertekan, jalan pemulihan ekonomi makin terjal.

Sementara itu, Kementerian Keuangan dalam Rencana Kerja Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada 2022 berada pada kisaran 5,2%—5,8%.

Di sisi lain, pada 2022 pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari yang berlaku saat ini sebesar 10%. Kenaikan ini merupakan bagian dari reformasi fiskal di bidang perpajakan untuk mendukung konsolidasi fiskal yang ditargetkan terwujud pada 2023. (Bisnis, 4/5).

“Tarif PPN akan dibahas ke depan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (4/5).

Dia menambahkan, secara bertahap pemerintah akan mengubah komposisi penopang PDB dari yang selama ini mengandalkan sektor konsumsi beralih ke investasi dan ekspor.

Perubahan struktur ini dilakukan dengan mereformasi struktural yang dimotori oleh UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

“Investasi dan ekspor akan lebih baik menjadi penopang dibandingkan dengan konsumsi dan APBN. Target PDB 2022 angka 5,8% bisa direalisasikan jika investasi dan ekspor meningkat signifikan,” ujarnya.

Hal yang menjadi tantangan selanjutnya adalah efektivitas dari arah kebijakan pemerintah tersebut.

Sekadar informasi, kenaikan PPN telah dilakukan oleh banyak negara untuk mendulang penerimaan dan menggerakkan ekonomi.

Akan tetapi tidak semuanya berhasil. Jepang menjadi salah satu negara yang gagal menerapkan strategi ini untuk menggerakkan ekonomi. Faktanya, PDB Jepang sekitar 70% ditopang oleh sektor jasa.

Dengan kata lain, Indonesia memiliki risiko kegagalan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Jepang karena terlalu mengandalkan konsumsi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pun mencatat, menaikkan PPN bukan menjadi strategi jitu untuk mendukung konsolidasi fi skal karena bersentuhan langsung dengan daya beli dan konsumsi.

Sebaliknya, BKF justru menilai konsolidasi fiskal akan jauh lebih efektif jika menggunakan strategi pemangkasan belanja atau spending cuts untuk beberapa sektor yang dianggap bukan prioritas.

“Praktik konsolidasi fiskal di beberapa negara dilakukan dengan lebih menekankan spending cuts dibandingkan dengan upaya peningkatan penerimaan. Sebab spending cut cenderung mengakibatkan upaya penurunan defisit lebih efektif,” tulis dokumen BKF yang dikutip Bisnis.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyarankan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan momentum kenaikan tarif PPN.

Jika kebijakan ini dieksekusi dalam waktu dekat, maka ekonomi akan terganggu karena tarif PPN berdampak langsung pada konsumsi.

Fajry juga menyarankan kepada pemerintah untuk menganalisa dampak kenaikan PPN terhadap pertumbuhan ekonomi dengan berkaca pada kondisi yang terjadi di Jepang.

“Kita harus belajar dari kegagalan Jepang dalam menaikan tarif Japan Consumption Tax pada 2019. Bisa dilihat dampaknya terhadap PDB setelah kenaikan tarif, minus cukup besar,” kata Fajry.

Dia menambahkan, memang banyak negara yang berhasil menaikan tarif PPN, tanpa mengorbankan ekonomi dan mampu menaikkan penerimaan pajak.

Namun kondisi ekonomi masing-masing negara tentu berbeda sehingga efek yang ditimbulkan pun beragam. Menaikkan tarif PPN dalam kondisi saat ini berisiko menggerus pembalikan ekonomi yang telah dibangun oleh pemerintah.

Konsumsi adalah salah satu unsur untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Naiknya PPN dapat menekan bahkan mengurangi konsumsi yang berakibat pada tertekannya pula pertumbuhan ekonomi.

Karena menyentuh seluruh lapisan masyarakat, konsumsi berdampak besar pada ekonomi. Jika sektor ini dibebani tarif tinggi, maka dampak tersebut juga dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Hal ini berbeda dibandingkan dengan perubahan pada Pajak Penghasilan (PPh) yang hanya menyasar pada masyarakat kelas tertentu.

Sumber: Harian Bisnis Indonesia

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter