pajakdigital

Genderang Perang Tarif Berkumandang

JAKARTA — Perang tarif pajak alias tax war terhadap transaksi elektronik tak terhindarkan setelah sejumlah korporasi besar asal Amerika Serikat (AS) meminta kepada Pemerintahan Joe Biden untuk melakukan aksi balasan terhadap yurisdiksi lain yang memungut tarif atas ekonomi digital.

Kelompok negosiator yang mewakili perusahaan berbasis internet terbesar di AS meminta administrasi Presiden Joe Biden untuk menegosiasikan penghapusan pajak layanan digital yang dikenakan oleh negara lain.

Negosiator tersebut di antaranya terdiri atas Amazon.com Inc. hingga Facebook Inc. Sebagian anggota kelompok tersebut mendukung Negeri Paman Sam untuk memberlakukan tarif balasan.

Rachael Stelly, pengacara Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, pada sidang United States Trade Representative (USTR) mengatakan pungutan yang diberlakukan oleh Austria, India, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris merugikan perusahaan-perusahaan AS sekitar US$3,1 miliar.

Sidang tersebut adalah yang pertama dari serangkaian pertemuan yang direncanakan pekan ini karena USTR mempertimbangkan apakah akan mengenakan tarif balasan.

Tarif balasan itu mengacu pada bagian 301 dari Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, di mana barang-barang yang memasuki AS dapat dikenakan tarif sebesar 25% per tahun.

“Kami mendorong USTR untuk menggunakan alat perbaikan yang dimilikinya untuk menghalangi negara dan mengirim pesan yang kuat ke negara lain,” kata Stelly, dilansir Bloomberg, Selasa (4/5).

Dia melanjutkan, tarif hanya boleh digunakan dalam keadaan terbatas, dengan cara ditargetkan pada negara tertentu dan diimplementasikan dengan persiapan strategi yang matang untuk memitigasi risiko.

Sementara itu, perwakilan industri di sektor ini menilai pajak menghadirkan beban administratif yang besar karena perusahaan harus menetapkan langkah-langkah kepatuhan terpisah untuk setiap pajak nasional.

Jordan Haas, Direktur Kebijakan Perdagangan Asosiasi Internet mengatakan Pemerintah AS harus terlibat dengan negara lain yang mempertimbangkan pajak digital secara mandiri termasuk Brasil, Kanada, dan Vietnam.

Adapun kelompok yang mewakili importir dan peritel batu bata dan mortir menentang tarif pada sidang tersebut, dan mengatakan bahwa mereka akan membebankan tarif itu pada konsumen AS.

Blake Harden dari Asosiasi Pemimpin Industri Ritel yang mencakup Target Corp, dan Best Buy Co. mengatakan bahwa tarif tidak mungkin meyakinkan negara-negara lain untuk menghapus pajak digital.

Harden menunjuk ke perang perdagangan yang berlangsung antara AS dengan China, dan mengatakan bahwa tarif dalam kasus tersebut terbukti tidak efektif meredam gejolak.

Oleh sebab itu, perlu ada rumusan kebijakan secara global untuk meminimalisasi adanya gejolak politik antarnegara.

Sekadar informasi, banyaknya negara yang menerapkan tarif sepihak atau aksi unilateral ini disebabkan karena konsensus global masih menemui jalan buntu sejak 2015.

Sejumlah negara yang frustrasi dengan lambatnya negosiasi tersebut mulai bergerak maju dengan langkah-langkah sepihak sejak 2019.

INDIA BERSIAP

Pada perkembangan lain, Pemerintah India tetap menerapkan pajak atas transaksi digital pada tahun depan.

Mulai April 2022, entitas luar negeri yang tidak memiliki keberadaan fisik di India tetapi memperoleh keuntungan finansial yang signifikan dari pelanggan di negara itu, akan dikenai pajak bersih.

Pungutan tersebut akan berdampak pada raksasa teknologi seperti Facebook Inc., Google, Amazon.com Inc., Alibaba Group Holding Ltd., dan perusahaan digital lainnya yang memperoleh nilai cukup besar dari basis pengguna di India.

Dalam pidato anggaran tahun lalu, Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman mengatakan bahwa ketentuan ambang batas untuk tujuan kehadiran ekonomi yang signifikan ditunda.

Konsep tersebut diperkenalkan melalui Undang-Undang Keuangan 2018, untuk memperbesar ruang lingkup pendapatan nonpenduduk yang timbul atau muncul di India, dengan membangun hubungan bisnis dengan entitas asing.

Idenya adalah untuk mengenakan pajak atas keuntungan bisnis online dan offline yang tidak memiliki keberadaan fisik di India, tetapi memperoleh nilai ekonomi yang signifikan dari negara tersebut.

India lantas mengumumkan dua ketentuan. Pertama, ambang batas transaksi bagi setiap nonresiden yang pendapatannya melebihi 20 juta rupee untuk transaksi yang berkaitan dengan barang, jasa, atau properti dengan siapa pun di India, termasuk pengunduhan data atau perangkat lunak.

Kedua, ambang batas pengguna, yakni setiap entitas yang secara sistematis dan terus menerus melakukan bisnis dengan lebih dari 300.000 pengguna di India.

Setelah entitas luar negeri mencapai syarat itu, perusahaan akan dilihat sebagai entitas yang memiliki bisnis di India.

Sumber: Harian Bisnis Indonesia

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter