defisit

Penggerusan Penerimaan Kian Dalam

JAKARTA — Berlanjutnya rezim pajak penghasilan final menjadi kontradiktif dengan upaya otoritas fiskal untuk mendulang pendapatan di tengah beratnya beban belanja. Musababnya, rezim ini berisiko menggerus penerimaan pajak, yang sejauh ini belum cukup memuaskan.

Selama ini, pemerintah mengobral tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final ke sejumlah sektor. Di antaranya bunga atas deposito, sektor konstruksi dan real estat, serta PPh Final atas bunga obligasi, baik bagi wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri.

Alih-alih melakukan evaluasi rezim PPh Final, pemerintah justru menerbitkan dua rancangan baru.

Pertama menurunkan tarif PPh Final jasa konstruksi melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 51/2008 tentang Pajak Penghasilan dari Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi.

Dalam rancangan beleid itu, tarif PPh Final atas pekerja konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha orang perseorangan dan kualifikasi usaha kecil dipatok sebesar 1,75% dari sebelumnya 2%.

Kedua, tarif PPh Final bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari sebelumnya 15% menjadi 10%.

Rezim PPh Final pun sebenarnya telah banyak dikritik. World Bank pada tahun lalu merilis laporan tentang skema dan pengenaan tarif pajak final untuk sektor konstruksi dan real estat di Indonesia.

Lembaga itu mencatat, mengembalikan rezim ke PPh Badan yang berlaku umum akan meningkatkan transparansi dan memastikan peningkatan ekuitas horizontal lintas sektor.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, kebijakan rezim final ini sebenarnya mengacu pada broad based taxation. Artinya, tarif pajak lebih rendah dengan harapan mampu memperluas basis pajak.

Secara teori, strategi ini masih cukup linier dengan semangat pemerintah untuk mendulang penerimaan. Dengan kata lain setoran pajak tak berubah kendati tarif dipangkas, selama basis pajak mampu diperluas.

Akan tetapi, menurut Fajry teori ini tak lagi relevan di tengah tekanan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Dia mengambil contoh Amerika Serikat (AS) yang justru kembali menaikkan tarif, terutama untuk PPh Badan.

“Dengan adanya rezim PPh Final ini, penerimaan pajak kita menjadi tidak optimal. Sangat penting untuk mempertimbangkan kembali rezim PPh Final,” kata dia kepada Bisnis, Senin (12/4).

Fajry berpendapat, untuk kondisi saat ini pemerintah perlu mempertimbangkan pemberlakuan tarif PPh Final atas bunga deposito dan dividen.

Langkah ini mendesak dilakukan untuk menopang upaya otoritas fiskal dalam memburu wajib pajak strategis alias high wealth individual (HWI).

Dia menyontohkan PPh Final atas dividen yang seharusnya kelompok HWI dikenai tarif progresif dengan mengacu pada ketentuan PPh Pasal 17.

“Karena akibat pandemi kelompok kaya tidak terlalu terdampak, bahkan ada yang menikmati kenaikan aset keuangan. Ini [PPh Final dividen dan deposito] yang perlu dievaluasi,” kata dia.

Setoran pajak yang berkurang, serta insentif fiskal yang terus digelontorkan oleh pemerintah membawa konsekuensi besar pada penerimaan negara.

PENARIKAN UTANG

Sementara itu, kebutuhan belanja kian menggunung. Pemerintah pun tidak memiliki banyak pilihan, di mana penarikan utang masih akan menjadi andalan.

Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, pada tahun ini rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai 41,05%.

Pengajar Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Wahyu Widodo mengatakan, dalam jangka pendek atau setidaknya sampai akhir tahun ini struktur pembiayaan masih sulit diubah secara signifikan.

Menurutnya, penarikan utang masih menjadi sumber utama pembiayaan, apalagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berlanjut pada tahun ini.

“Dari sisi penerimaan pajak kita tahu bersama, belum ada yang bisa diharapkan lebih jauh. Sektor industri yang menjadi sumber utama pendapatan pajak belum pulih dan butuh stimulus,” ujarnya.

Dia menambahkan, struktur pembiayaan yang bisa dikendalikan dalam jangka pendek ini adalah mengelola waktu dengan melakukan pergeseran penerbitan utang valuta asing (valas).

Kemudian optimalisasi penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun lalu untuk menekan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dan skema burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) sebagai standby buyer.

“Memang [harusnya mendengarkan] saran oleh World Bank pada Laporannya 2020, agar mengubah rezim pajak PPh Final, terutama untuk beberapa sektor,” kata Wahyu.

Bisnis mencatat, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga menyadari adanya risiko penggerusan penerimaan pajak dari pemberlakuan PPh Final, sehingga dibutuhkan evaluasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis dari internal Kementerian Keuangan, saat ini kajian tersebut tengah dituntaskan oleh BKF.

Namun Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu tidak merespons pertanyaan yang disampaikan Bisnis terkait dengan evaluasi rezim PPh Final itu.

Sumber: Harian Bisnis Indonesia

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter