pajak-digital

Asa Baru Konsensus Pajak Minimum Global

Bisnis, JAKARTA — Masa depan proposal Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) mulai menemukan titik terang, setelah Amerika Serikat meminta kepada negara-negara G20 untuk mengadopsi pajak minimum korporasi global dalam rangka meminimalisasi berlanjutnya tren penurunan tarif.

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengumumkan imbauan itu beberapa hari setelah Presiden Joe Biden mengemukakan rencana untuk menaikkan pajak perusahaan guna membiayai program infrastruktur senilai US$2,25 triliun.

Imbauan ini disampaikan setelah Pemerintahan Biden meluapkan kemarahannya pada perusahaan multinasional, seperti Amazon, yang pindah ke negara tax havens atau surga pajak.

Biden berencana menaikkan tarif pajak perusahaan AS menjadi 28% dan minimum untuk perusahaan multinasional menjadi 21%.

Dia meyakini kebijakan ini tidak akan berdampak pada relokasi bisnis, selama negara-negara lain juga melakukan kebijakan serupa, atau konsensus global tercapai.

Atas dasar inilah AS kemudian mendorong terwujudnya konsensus mengenai pajak korporasi minimum global. “Saya akan mendorong sekuat yang saya bisa [untuk] mengubah keadaan sehingga kami dapat bersaing dengan seluruh dunia,” kata dia dilansir Channel News Asia, Selasa (6/3).

Sementara itu, Yellen mengatakan praktik mencari suaka pajak mengikis pendapatan pemerintah dan merusak daya saing ekonomi global.

Adapun pajak minimum global, menurutnya, mampu membawa kesetaraan ekonomi, baik bagi negara maju maupun negara berkembang.

“Bersama-sama kita dapat menggunakan pajak minimum global untuk memastikan ekonomi global berkembang berdasarkan lapangan bermain yang lebih adil dalam perpajakan perusahaan multinasional,” kata Yellen.

Ekonomi global yang saling berhubungan telah menyebabkan perlombaan selama 30 tahun menuju titik terendah dalam tarif pajak perusahaan.

Namun, agar perusahaan dan ekonomi tetap kompetitif, dia menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki sistem pajak stabil yang meningkatkan pendapatan untuk berinvestasi.

Yellen juga mengatakan bahwa seluruh warga negara secara adil menanggung beban pembiayaan yang direncanakan oleh pemerintah, termasuk rencana besar di sektor infrastruktur.

“Proposal Biden mengakui penting untuk bekerja dengan negara lain untuk mengakhiri tekanan persaingan pajak dan erosi basis pajak perusahaan,” kata Yellen.

Seorang pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa G20 memiliki target untuk menyetujui proposal tentang pajak minimum global pada Juli tahun ini.

Pemerintahan Biden jika diperlukan dapat mengubah undang-undang agar pajak minimum AS sejalan dengan rencana internasional tersebut.

Dia berharap, para menteri keuangan negara-negara 20 membahas proposal tersebut selama pertemuan virtual yang diselenggarakan di Italia dalam beberapa hari ke depan. Perjanjian G20 juga akan mendorong negosiasi yang sedang berlangsung di Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Pidato Yellen yang disampaikan menjelang pertemuan musim semi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank serta pertemuan G20, juga menguraikan dorongan Pemerintahan Biden untuk melanjutkan kerja sama multilateral yang dihentikan di bawah mantan presiden Donald Trump.

Faktanya, kehadiran AS yang kuat di-perlukan untuk memastikan lapangan bermain yang setara dalam ekonomi global. Sebab, kurangnya keterlibatan AS dalam komunitas global menurutnya berdampak pada rentannya ekonomi.

“Selama 4 tahun terakhir, kami telah melihat secara langsung apa yang terjadi ketika AS mundur dari panggung global. AS tidak boleh sendiri,” kata Yellen.

RISIKO

Sementara itu, organisasi nirlaba yang berbasis di Washington, Business Roundtable dalam pernyataannya menuliskan bahwa memunculkan risiko kerugian yang besar bagi korporasi AS.

Tak hanya secara finansial, kebijakan ini juga diyakini akan menggerus daya saing korporasi asal Negeri Paman Sam itu.

Di sisi lain, tiga Senat Demokrat yakni Ron Wyden dari Oregon, Sherrod Brown dari Ohio, dan Mark Warner dari Virginia mengajukan rencana alternatif di bidang pajak.

Rencana tersebut mencakup pungutan yang lebih tinggi atas keuntungan lepas pantai dan denda yang lebih kuat bagi perusahaan yang memindahkan pendapatan ke luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak ke Layanan Pendapatan Internal.

Proposal ketiga senator itu tidak menyerukan tingkat tarif tertentu, dan mencari masukan dari parlemen terkait dengan konsep yang ideal.

Sumber: Harian Bisnis Indonesia

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter