vaksin-corona

Pemanfaatan Fasilitas Terbatas

Bisnis, JAKARTA — Realisasi dari pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk penanganan pandemi Covid-19 terbatas, yakni hanya mencapai 76,6% dari pagu anggaran yang senilai Rp3,76 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa serapan dari fasilitas fiskal itu masih seret.

Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan yang diperoleh Bisnis, total realisasi pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) selama tahun lalu tercatat Rp2,88 triliun.

Jika dibandingkan dengan prognosis Ditjen Bea Cukai yang senilai Rp2,41 triliun, realisasi itu memang cukup memuaskan yakni mencapai 119,5%. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pagu anggaran, realisasinya hanya 76,6%.

Secara terperinci, fasilitas yang dimanfaatkan untuk pengadaan alat kesehatan penanganan Covid-19 mencapai Rp2,17 triliun. Kemudian, fasilitas untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp561 miliar.

Adapun fasilitas yang dimanfaatkan oleh yayasan atau lembaga nonprotif tercatat hanya senilai Rp144 miliar.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat mengatakan angka prognosis itu disusun berdasarkan data realisasi impor pada masa awal pandemi Covid-19.

Pada saat itu, kebutuhan nasional cukup besar, dan sebagian besar berasal dari sumber pembelian luar negeri. Hal ini sebagai akibat produksi dalam negeri yang pada saat itu belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Dia menegaskan, turunnya pemanfaatan fasilitas yang berdampak pada pencapaian realisasi sebesar 76,6% bukan berarti ketersediaan alat kesehatan tidak mencukupi.

“Bisa jadi ini merupakan akibat bahwa alat kesehatan tersebut sebagian besar telah dipenuhi dari produksi dalam negeri,” kata Syarif kepada Bisnis, Kamis (25/3).

Turunnya pemanfaatan fasilitas ini, kata Syarif, juga bisa menjadi sinyal positif bahwa kebutuhan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 meskipun naik, dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Syarif mengklaim, sampai dengan bulan ketiga tahun ini pemberian fasilitas kepabeanan untuk alat kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19 tetap berlanjut.

Namun, sejalan dengan tren penurunan pemanfaatan fasilitas tersebut, pemerintah lebih selektif di mana kemudahan hanya diberikan untuk produk yang benar-benar dibutuhkan.

“Antara lain alat kesehatan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, ataupun sudah diproduksi di dalam negeri. Namun, kuantitas atau kualitasnya belum dapat memenuhi kebutuhan,” ujarnya.

Realisasi stimulus disebabkan oleh dua hal. Pertama keterbatasan anggaran sehingga insentif tidak terserap, dan kedua banyak wajib pajak penerima insentif tidak menyampaikan laporan.

Bisa juga insentif terserap, akan tetapi wajib pajak yang memanfaatkan insentif itu belum menyusun laporan realisasi. Sehingga angka yang dipaparkan lebih rendah.

Sumber: Harian Bisnis Indonesia

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter