bisnis otomotif

Pasar Mobil Digas Lagi

Bisnis, JAKARTA — Diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) untuk kendaraan bermotor mobil dinilai mampu memacu penjualan.

Pemerintah pun berupaya meningkatkan akselerasi pasar dengan memperluas kategori yang berhak mendapatkan rabat tersebut. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa relaksasi PPnBM mobil 1.500 cc berhasil meningkatkan penjualan hingga 140% dalam hampir sebulan terakhir kebijakan itu diimplementasikan.

Selain itu, program tersebut juga bisa mempercepat pemulihan sektor otomotif dengan peningkatan utilisasi. “Dari evaluasi, dapat dilihat bahwa program relaksasi PPnBM efektif untuk meningkatkan purchasing power dari masyarakat.

Hal ini juga berdampak positif karena dapat men-jumpstart perekonomian. Pulihnya produksi dan penjualan industri otomotif akan memiliki multiplier effect bagi sektor industri lainnya,” kata Agus dalam keterangan resmi, Kamis (25/3).

Dia mencontohkan kendaraan model SUV telah menggunakan komponen lokal seperti bodi dan sasis, serta komponen pelengkap antara lain pelek, exhaust system, komponen interior, dan sebagainya. “Apabila model ini mendapatkan insentif, maka dampak ke industri komponen cukup besar,” tutur Agus.

Pemerintah pun kemudian mem-perluas relaksasi PPnBM-DTP tersebut bagi kendaraan bermotor dengan kapasitas silinder mesin antara 1.501 cc hingga 2.500 cc.

“Potongan pajak akan diberikan kepada kendaraan bermotor roda empat dengan kapasitas tersebut dan segmen 4×2 serta 4×4,” ujarnya.

Menurut Agus, kebijakan tersebut telah diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta dihadiri oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ada dua skema pengurangan PPnBM yang diberikan pemerintah terkait dengan relaksasi tersebut, yakni kepada mobil berpenggerak 4×2 dan 4×4.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga meyakini perluasan diskon PPnBM itu dapat memulihan sektor otomotif karena relaksasi ini diberikan kepada kendaraan yang banyak memakai komponen dalam negeri.

“Relaksasi PPnBM yang telah diberlakukan sebelumnya sudah memperlihatkan dampak positif. Indikasi yang kami terima, sudah banyak pesanan dan terjadi transaksi penjualan kendaraan bermotor dari berbagai outlet dan dari berbagai daerah juga.

Indikasi itu semoga terealisasi baik dan berlanjut baik,” ujar Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara dalam siaran pers, Rabu (25/3).

Senada, Wakil Presiden Direktur Toyota Astra Motor Henry Tanoto menyatakan bahwa dengan adanya relaksasi PPnBM, sejumlah mobil Toyota yang mendapat fasiltas tersebut mengalami kenaikan penjualan.

“Jumlah pemesanan [SPK] Avanza naik 130% dibandingkan Februari Maret 2020. Kemudian, Vios alami kenaikan 500% dibandingkan periode sama tahun lalu. Kenaikan sangat membantu untuk meningkatkan market sharehingga 31%—32%,” tuturnya.

Dalam hal ini, Toyota bisa diuntungkan lantaran Fortuner dan Innova masuk skema keringanan PPnBM. Menurut Henry, bila regulasi diterapkan, hal itu bisa membantu dan menjadi bentuk dukungan pemerintah untuk memulihkan kondisi industri otomatif.

“Sebab aturan relaksasi pada mobil sampai 1.500 cc memberikan dampak penjualan bagus, sehingga perluasan aturan bagi kendaraan penumpang hingga 2.500 cc akan semakin menarik,” kata Henry.

Di sisi lain, Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai keputusan pemerintah memperluas insentif PPnBM untuk mobil berkapasitas mesin 1.501 cc hingga 2.500 cc hanya mengulangi kesalahan yang sama ketika menerapkan relaksasi untuk mobil 1.500 cc.

“Pembebasan PPnBM untuk mobil di 1.500 cc saja sudah merugikan negara, apalagi untuk mobil 2.500 cc,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/3).

Menurut dia, perluasan tersebut hanya mengulangi kesalahan yang dilakukan pemerintah saat memberikan relaksasi pada mobil-mobil bermesin 1.500 cc.

Selain itu, kebijakan ini dinilai salah sasaran karena dapat merugikan negara dan merusak lingkungan.

Relaksasi PPnBM, kata dia, seharusnya diberikan kepada mobil-mobil nonkonvensional yang ramah lingkungan, seperti mobil listrik dan mobil hybrid.

Mobil listrik akan menikmati tarif PPnBM 0% Oktober mendatang, sedangkan hibrida bervariasi hingga 14%. Darmaningtyas menyatakan bahwa jika pemerintah peduli pada lingkungan dan ingin memasyarakatkan mobil listrik dan hybrid, relaksasi PPnBM seharusnya diberlakukan tanpa pandang bulu.

Menurut dia, pemerintah juga sebaiknya memberikan insentif kepada angkutan umum dan barang yang akan menurunkan harga tarif.

Kementerian Keuangan tengah merampungkan penyusunan peraturan insentif diskon PPnBM mobil 1.500 cc—2.500 cc. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan kebijakan itu ditargetkan berlaku efektif mulai April 2021.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, mobil-mobil yang bakal mendapatkan insentif ini antara lain Toyota Kijang Innova dan Toyota Fortuner, dengan tingkat komponen dalam negeri mencapai 75% lebih.

Sementara itu, insentif PPnBM 0% berlaku untuk mobil berkapasitas mesin di bawah 1.500 cc, berpenggerak satu gardan (4×2), dan tingkat komponen dalam negeri 70%. Insentif ini akan diberikan secara progresif.

KOMPONEN LOKAL

Sementara itu, pengamat otomotif sekaligus akademisi dari Institut Teknologi Bandung Yannes Martinus Pasaribu menyoroti ambang batas local purchase yang menjadi syarat penerima insentif PPnBM untuk mobil tertentu. Syarat komponen lokal adalah jumlah persentase tertentu dalam pembelian komponen dari dalam negeri.

Dalam PMK No. 20/2021, komponen lokal 70% menjadi salah satu aturan yang wajib dipenuhi pabrikan untuk mendapatkan insentif. “Saya juga penasaran dengan angka local purchase 70%, apa dasar kajian ilmiahnya.

Kenapa tidak dibuat gradasi sesuai dengan persentase pembelian komponen lokalnya,” ujar Yannes saat dihubungi Bisnis, Rabu (24/3). Dia menilai syarat ini hanya menguntungkan sejumlah produ-sen.

“Ini tentu perlu penjelasan dari pemerintah soal fairness dalam kebijakan demi membangun kesan bahwa pemerintah mengayomi seluruh pelaku usaha secara adil,” tutur Yannes.

Sementara itu, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy menilai jika skema relaksasi diterapkan untuk segmen yang lebih luas, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan batasan kandungan lokal sebagai syarat.

“Jika tujuannya mendorong pertumbuhan industri, kami menilai bahwa dengan menurunkan local purchase ke 50% untuk semua segmen akan memberikan dampak positif yang lebih besar, terutama bagi usaha kecil dan menengah serta pemasok lokal,” katanya.

Menurut Billy, dengan menurunkan ambang batas syarat tersebut, semakin banyak industri penunjang dan pemain otomotif yang mendapatkan dampak positif. “Bukan hanya mengarah pada segmen atau brand tertentu saja,” ujarnya.

Terkait dengan itu, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Sony Sulaksono menyatakan bahwa ambang batas komponen lokal bertujuan mendorong pembelian produk Indonesia makin tinggi.

“Semakin tinggi, kan, semakin bagus. Hanya saja harus realistis melihat kemampuan industri otomotif,” ujar Sony.

Menurut dia, ketentuan komponen lokal sebagai syarat penerima insentif PPnBM tidak ditujukan untuk salah satu pabrikan, melainkan untuk mendorong industri secara keseluruhan.

Sumber: Harian Bisnis Indonesia

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter