diskon pajak

Waspadai Obesitas Potential Loss!

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah perlu mewaspadai risiko penggelembungan potential loss pajak atau penerimaan pajak yang hilang, menyusul makin derasnya kucuran insentif fiskal untuk meredam dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi pada tahun ini.

Guyuran insentif yang kian lebat bermuara pada membengkaknya belanja perpajakan alias tax expenditure.

Tax expenditure yang kian gemuk, penerimaan pajak yang makin kurus, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang menyusut menyebabkan meningkatnya risiko fiskal pada tahun ini.

Berdasarkan catatan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, penerimaan perpajakan yang hilang akibat pemberlakuan berbagai stimulus diperkirakan mencapai 0,5%—0,6% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Insentif yang dimaksud antara lain penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22% pada 2021 dan 2020 dan menjadi 20% pada tahun depan.

Selain itu juga penghapusan PPh atas dividen yang diinvestasikan di dalam negeri dan penghapusan PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga. Catatan BKF itu menggunakan dasar penerapan Omnibus Law Perpajakan.

Memang, omnibus law itu dibatalkan menyusul penyusunan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja alias Omnibus Law Cipta Kerja.

Akan tetapi, mayoritas substansi yang menjadi acuan BKF telah termuat di dalam UU Cipta Kerja, termasuk pengurangan tarif PPh Badan dan penghapusan PPh atas dividen.

Penurunan tarif pajak, pemberian fasilitas pajak, maupun pembebasan pajak pada akhirnya akan membawa konsekuensi pada berkurangnya pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah.

Berdasarkan penghitungan Bisnis, dengan asumsi target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini sebesar 5% dan realisasi PDB 2020 atas dasar harga berlaku sebesar Rp15.434,2 triliun, maka perkiraan PDB atas dasar harga berlaku pada tahun ini adalah Rp16.205,91 triliun.

Mengacu pada catatan BKF di mana ada potential loss pajak sekitar 0,5%—0,6% terhadap PDB, maka perkiraan pajak yang hilang pada tahun ini adalah Rp81,02 triliun—Rp97,23 triliun.

Angka tersebut masih berpotensi lebih tinggi jika pemerintah terus memberikan insentif pajak di tahun pemulihan ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan, otoritas fiskal masih belum menuntaskan penghitungan tax expenditure 2020 dan perkiraan belanja perpajakan yang dikeluarkan pada tahun ini.

Terkait dengan besarnya risiko obesitas potential loss pajak, Neil mengatakan bahwa otoritas fiskal akan melakukan berbagai upaya untuk menggenjot penerimaan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Tentunya kami akan terus memperluas tax base baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, dan optimalisasi pemanfaatan data,” kata dia kepada Bisnis, Selasa (2/3).

Di sisi lain, pemerintah pun memahami risiko yang ditimbulkan dari membengkaknya belanja perpajakan. Hal itu tertuang di dalam Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2021.

Dalam dokumen itu, dituliskan bahwa besaran belanja perpajakan penting untuk diidentifikasi dan diestimasi.

Hal ini perlu dilakukan karena potensi pendapatan yang tidak terkumpul (revenue forgone) akibat adanya suatu kebijakan khusus di bidang perpajakan akan memengaruhi kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Sementara itu, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan besaran belanja perpajakan tergantung pada kondisi pandemi di Tanah Air dan efektivitas penanganan oleh pemerintah.

DEFISIT

Dia menekankan, membengkaknya tax expenditure dan makin besarnya potential loss pajak akan membawa konsekuensi pada defi sit anggaran yang kian melebar.

Akan tetapi, menurutnya pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut mengingat kondisi ini juga dialami oleh banyak negara. Hal yang terpenting adalah defisit anggaran masih dalam kontrol pemerintah.

Dengan kata lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 wajib diprioritaskan untuk mengungkit perekonomian nasional.

“Lalu setelah ekonomi kita take off dengan baik baru memikirkan optimalisasi penerimaan pajak untuk mengatasi defisit anggaran sebelumnya,” kata dia.

Dia menambahkan, pemerintah memiliki banyak opsi untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak jika pandemi berhasil tertangani.

Menurutnya, opsi ekstensifikasi masih menjadi prioritas agar tidak selalu mengorbankan wajib pajak yang selama ini patuh. “Tapi [ekstensifikasi] sepertinya akan dilakukan ketika ekonomi kita benar-benar pulih,” kata dia.

Sumber: Harian Bisnis Indonesia

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter