kabarpajak-arc

Daya Pungut Pajak Mengerut

Bisnis, JAKARTA — Daya pungut pajak oleh pemerintah sepanjang tahun lalu terpantau sangat rendah. Hal ini tecermin dari elastisitas penerimaan pajak yang terjun lebih dalam dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan penghitungan Bisnis, elastisitas antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi (tax buoyancy) pada tahun lalu mencapai 7,8. Artinya, setiap 1% kontraksi ekonomi nasional menghasilkan kontraksi penerimaan pajak sebesar 7,8%.

Angka ini juga mengonfirmasi bahwa di saat perekonomian turun, penerimaan pajak justru makin elastis. Sekadar informasi, realisasi penerimaan pajak pada tahun lalu tercatat mencapai Rp1.070 triliun, turun sebesar 19,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun produk domestik bruto (PDB) nominal tercatat -2,51%. Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Ihsan Priyawibawa tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan Bisnis terkait dengan angka tax buoyancy tersebut.

Namun, dalam Buku II Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2021, pemerintah menuliskan bahwa idealnya, pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan perpajakan memiliki hubungan kuat, yang ditunjukkan melalui indikator tax buoyancy.

Artinya, jika nominal pertumbuhan ekonomi sama dengan nominal pertumbuhan pajak, maka tax buoyancy sama dengan 1. Akan tetapi berdasarkan data historis, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum diikuti oleh penerimaan perpajakan yang setara.

“Tax buoyancy merefleksikan bahwa terdapat potensi untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari kegiatan ekonomi,” tulis pemerintah dalam Nota Keuangan yang dikutip Bisnis, Senin (15/2).

Tax buoyancy sangat penting untuk mewujudkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan seiring dengan tumbuhnya ekonomi. Kondisi tersebut memiliki kaitan erat dengan relatif tingginya shadow economy dan belum maksimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengamat pajak DDTC Bawono Kristiaji mengatakan, elastisitas yang kian tinggi adalah sesuatu yang lazim di masa krisis dan pemulihan sebagaimana tahun lalu saat ekonomi tertekan akibat pandemi Covid-19.

Khusus dalam konteks Indonesia, sektor yang selama ini berkontribusi besar bagi penerimaan pajak seperti manufaktur, perdagangan besar, serta pertambangan terkontraksi cukup dalam.

Menurutnya, fakta yang terjadi di Indonesia merupakan sesuatu yang wajar. Hal ini disebabkan lantaran pada saat resesi, umumnya penerimaan pajak terdampak dua hal.

Pertama pelemahan ekonomi yang membuat penerimaan pajak terkontraksi, dan kedua adanya berbagai relaksasi atau insentif yang diberikan pemerintah.

“Akibatnya, pola penurunan penerimaan pajak di kala pandemi akan jauh lebih besar dari pola penurunan PDB,” kata Bawono saat dihubungi Bisnis.

Dia menambahkan, pada saat ekonomi dalam kondisi normal seperti halnya kinerja dalam satu dekade terakhir yakni 2010-2019, kata dia, tax buoyancy Indonesia secara rata-rata adalah 0,83 atau kurang dari 1. Artinya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode tersebut, secara rata-rata hanya berkontribusi bagi pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 0,83%.

Angka di bawah 1 ini mengakibatkan tren penurunan tax ratio atau rasio pajak karena pertumbuhan PDB jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak.

Penyebab hal tersebut biasanya dikarenakan oleh mismatch antara sektor yang memiliki pertumbuhan PDB tinggi dan sektor yang penerimaan pajaknya tinggi.

“Artinya, pertumbuhan PDB dari sektor-sektor yang kontribusi penerimaan pajaknya tinggi justru lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDB sektor yang kontribusi pajaknya rendah,” jelas Bawono.

Senada, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan data tax buoyancy itu mencerminkan bahwa penerimaan pajak jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disebabkan karena kinerja pajak di Indonesia procyclical, di mana ketika ekonomi turun performa penerimaan pajak jauh lebih rendah dibandingkan dengan kinerja ekonomi.

“Sebalik, ketika ekonomi booming, kinerja penerimaan pajak lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

RASIO PAJAK

Sementara itu, selain tax buoyancy yang relatif rendah, konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah jika penerimaan pajak tak kunjung membaik adalah melesetnya target rasio pajak.

Bisnis menghitung, rasio pajak dalam arti sempit sepanjang tahun lalu tercatat 6,9%, kemudian rasio pajak dalam arti sedang 8,3%, dan rasio pajak dalam arti luas 8,9%.

Realisasi ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana rasio pajak dalam arti luas sebesar 10,7%, sementara rasio pajak dalam arti menengah 9,7%, dan rasio pajak dalam arti sempit 8,42%.

Untuk diketahui, rasio pajak dalam arti sempit menggunakan penghitungan dengan acuan penerimaan yang dihimpun oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Adapun rasio pajak dalam arti menengah adalah penjumlahan penerimaan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dibagi dengan PDB. Sementara itu, rasio pajak dalam arti luas yakni penghitungan total penerimaan yang dihimpun Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) yang kemudian dibagi PDB.

Sumber: Harian Bisnis Indonesia

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter