petrokimia-industri

Usulan Pebisnis Dikaji

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perindustrian menyatakan akan meninjau usulan pelaku industri petrokimia terkait dengan kebijakan sistem pajak pertambahan nilai atau PPN. Industri petrokimia menilai saat ini sistem PPN masih belum ramah terhadap investasi.

Adapun, berdasarkan PMK No 31/PMK.03/2014, masa pengkreditan PPN masukan hanya diberikan selama 3 tahun dengan tambahan maksimal 2 tahun.

Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Fridy Juwono mengatakan pihaknya akan membicarakan usul pelaku usaha agar memperpanjang masa pengkreditan PPN masukan di internal kementerian.

Prinsipnya, dia menyatakan sepakat untuk PPN sebaiknya diberikan waktu yang cukup seperti dua kali masa tenggang atau kira-kira di atas 10 tahun. “Semua insentif diupayakan oleh pemerintah karena ingin industri dalam negeri bisa menekan biaya produksi.

Dengan begitu, diharapkan bisa menghasilkan produk yang bersaing dengan negara lain,” katanya Selasa, (9/2). Adapun, Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik Indonesia (Inaplas) Suhat Miyarso khawatir mega proyek petrokimia akan menanggung biaya modal terlalu tinggi akibat masa kredit PPN di Indonesia yang relatif terlalu pendek.

Sebagai gambaran, mega proyek petrokimia terintegrasi dengan ethylene cracker berkapasitas 1 juta ton per tahun memiliki belanja modal US$5 miliar.

Menurutnya, mayoritas mega proyek petrokimia tidak dapat mengkreditkan PPN masukan terhadap belanja modal yang justru banyak dibelanjakan mendekati akhir masa konstruksi.

Hal tersebut dinilai berpotensi menyebabkan investasi dipindahkan ke negara lain dengan sistem PPN yang lebih ramah terhadap investasi.

“Dalam situasi normal, konfigurasi mega investasi petrokimia terintegrasi yang begitu kompleks memerlukan waktu konstruksi antara 5 sampai 8 tahun.

Akibat dampak pandemi Covid-19, masa konstruksi diperkirakan lebih lama,” tuturnya. Dia menambahkan di negara tetangga, seperti Thailand dan Vietnam, tidak ada batasan pengkreditan PPN bagi pengusaha kena pajak (PKP) belum berproduksi.

Dengan demikian, investor akan cenderung melihat kedua negara tersebut sebagai lokasi yang lebih layak untuk berinvestasi.

Sumber: Harian Bisnis Indonesia

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter