JAKARTA – Undang-Undang No. 2/2020 yang mengatur tentang pemajakan ekonomi digital tidak lagi relevan setelah komunitas global yang difasilitasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development menyepakati perluasan cakupan pajak dalam proposal

JAKARTA — Pemerintah menghadapi risiko fiskal yang besar sejalan dengan membengkaknya belanja insentif perpajakan yang tidak diimbangi dengan performa penerimaan yang prima. Risiko tersebut terefl eksi dari pelemahan penerimaan perpajakan, pelebaran defisit

JAKARTA — Pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai atau PPN sektor properti selama tiga bulan hingga Desember 2021. Langkah ini diharapkan meningkatkan serapan hunian baru sekaligus memacu kinerja sektor properti. Perpanjangan insentif

JAKARTA — Pelaku usaha properti optimistis perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan unit rumah susun bakal terus memberikan dampak positif. Direktur Keuangan PT

Sektor properti berpeluang berlari lebih kencang pada paruh kedua tahun ini, menyusul kebijakan pemerintah memperpanjang waktu pemberian insentif pajak pembelian properti siap huni yang sebelumnya berakhir pada Agustus menjadi 31 Desember 2021.

Jakarta — Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan tengah mempelajari rencana AS dan Uni Eropa memberlakukan pajak karbon (carbon tax) bagi produk-produk yang memiliki jejak karbon tinggi. Ia pun mempertimbangkan untuk melayangkan tuntutan

JAKARTA — Risiko pelebaran defisit anggaran kian nyata sejalan dengan suramnya prospek penerimaan pajak pada sisa tahun ini. Risiko itu makain nyata setelah rencana pemerintah untuk terus menambah alokasi belanja penanganan dampak

JAKARTA — Pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pedagang eceran dalam rangka meringankan beban di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Kebijakan yang tertuang di dalam PMK-102/PMK.010/2021 itu mengamanatkan

JAKARTA — Kendati proses pemulihan ekonomi diklaim berjalan lancar, likuiditas pelaku usaha masih cukup rentan. Hal itu tecermin dari melonjaknya restitusi yang diajukan oleh wajib pajak korporasi selama paruh pertama tahun ini.