JAKARTA — Setelah menghadapi berbagai perdebatan panjang dan penolakan dari seluruh komponen masyarakat, pemerintah akhirnya memasrahkan penentuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada DPR. Saat ini, rumusan perubahan yang tertuang dalam Rancangan

JAKARTA — Indonesia bakal menerapkan General Anti Avoidance Rule sebagai upaya untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak secara agresif. Langkah ini dilakukan menyusul terbatasnya cakupan pencegahan dalam bentuk Special Anti Avoidance Rules dan

Emiten sektor properti dan lahan industri membukukan prapenjualan yang semakin tebal menjelang pertengahan tahun ini. Insentif pajak, tingginya kebutuhan hunian, dan ancang-ancang ekspansi para pelaku usaha menjadi faktor pendorong. Emiten pengembang lahan

JAKARTA — Emiten pengembang berlomba memanfaatkan perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) sektor properti guna mengatrol penjualan hingga akhir tahun ini. PT Metropolitan Land Tbk. alias Metland, misalnya, mengeklaim penjualan

JAKARTA — Penyaluran kredit kendaraan bermotor diproyeksikan terkerek naik tahun ini akibat penerapan perpanjangan diskon 100% pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) mobil baru hingga Agustus 2021. Berdasarkan data Bank Indonesia, kredit

JAKARTA — Misi penyehatan fiskal bak angan senja. Musababnya, deru mesin ekonomi yang masih lirih terancam mogok akibat pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro. Di sisi lain, kucuran insentif yang deras

JAKARTA — Perpanjangan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM untuk mobil sebesar 100% hingga Agustus 2021 dinilai berdampak positif terhadap industri penunjang otomotif yang mulai stabil. Adapun, pemerintah masih dalam

JAKARTA — Di tengah perubahan skema Pajak Pertambahan Nilai, pemerintah menghadapi risiko tergerusnya penerimaan dari sektor tersebut karena adanya potensi lonjakan restitusi oleh pelaku usaha pertambangan dan batu bara yang ditetapkan sebagai

JAKARTA — Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dinilai hanya berdampak jangka pendek dan kontradiktif dengan tujuan pemerintah untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19. Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal