Usulan Baru Pajak UKM Sebesar 1% Dari Omzet, Senin 22 Oktober 2012

 Harian Kontan, 22 Oktober 2012

 

Tarif Pajak UKM itu diusulkan berlaku bagi UKM dengan omzet Rp 0-Rp 4,8 miliar per tahun.
 
JAKARTA. Sejak tahun lalu, rencana pemerintah mengenakan pajak bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dilontarkan. Toh, sampai sekarang beleid pajak UKM belum juga terbit.

Bahkan, tarif pajak yang akan dikenakan ke para pengusaha kecil tersebut berubah-ubah. Sebelumnya, pemerintah akan mengutip tarif pajak UKM sebesar Rp 2% final bagi UKM dengan omzet usaha antara Rp 300 juta sampai Rp 4,8 miliar per tahun. Pajak itu terdiri dari pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 1%, plus pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 1%.

Sedangkan bagi UKM dengan omzet di bawah Rp 300 juta tarif pajaknya diusulkan sebesar 0,5% dari omzet.

Kini, usulan yang berkembang berbeda lagi. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berniat mengenakan pajak penghasilan (PPh) secara rata sebesar 1% kepada UKM yang memiliki omzet dari Rp 0 sampai Rp 4,8 miliar per tahun.

Fuad Rahmany, Dirjen Pajak Kemenkeu mengatakan, pengenaan PPh bagi UKM untuk memenuhi asas keadilan bagi warga negara dalam kewajiban membayar pajak. Bukan, semata-mata untuk menggenjot penerimaan pajak saja.

Menurutnya, banyak pelaku usaha yang mengatasnamakan UKM, tapi beromzet melebihi batasan usaha yang dikenai pajak. Ambil contoh, Fuad bilang, ada sejumlah UKM yang menjual barang elektronik dan ponsel ternyata mampu mengantongi omzet Rp 5 miliar hingga 10 miliar dalam setahun.

Padahal, dilihat dari jumlah karyawannya cuma tujuh orang. Nah, kalau yang seperti ini dibiarkan, Fuad khawatir bisa menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.

Maklum, sekarang ini saja, karyawan yang berpenghasilan di atas Rp 1,28 juta sebulan atau Rp 15,8 juta per tahun saja dikenakan pajak. Makanya, pemerintah sedang menggodok kebijakan untuk mengenakan PPh sebesar 1% dari total omzet UKM.

Fuad menambahkan, pihaknya juga merancang model laporan pajak yang sederhana bagi UKM. Sehingga, UKM tidak bisa menghindar dari jerat pajak dengan dalih klasik tidak punya pembukuan.

Hanya saja, Fuad belum bisa memastikan kapan beleid ini akan diterbitkan. Cuma sebelumnya, pemerintah sempat berniat menerbitkan aturan main pajak UKM tersebut pada tahun ini.

UKM keberatan

Aswin Noor, pelaku UKM mengaku tidak keberatan dengan rencana tersebut tapi dengan catatan batas bawahnya omzetnya tidak Rp 0 per tahun. "Kalau batas bawah omzet yang dikenakan sampai Rp 0 itu keterlaluan, karena memberatkan bagi UKM yang baru lahir," ucapnya. Pemilik Toko Quemama ini meminta batas bawah PPh sama dengan besaran pajak bagi orang pribadi.

Anas Faesol, pelaku UKM yang juga pemilik Patria Handicraft meminta, pemerintah melibatkan UKM dalam perumusan kebijakan itu. "Harus diperjelas dulu apa itu UKM, jumlah karyawanya berapa, omzetnya berapa," jelas Anas.

Darussalam, pengamat pajak menilai, sesuai asas keadilan idealnya setiap pelaku usaha yang keuntungannya di atas PTKP sudah selayaknya membayar pajak. Namun, untuk mendorong para pelaku UKM tersebut pembayaran pajak, mereka harus diberi fasilitas kemudahan pembayaran. 

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

Pajak Pertambahan Nilai