Hari Pajak 2020

Territorial Tax System Diterapkan - Kamis, 08 Oktober 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Pemerintah akhirnya mengubah rezim perpajakan di Indonesia dari sebelumnya worldwide tax system menjadi territorial tax system. 

Dengan demikian, seluruh penghasilan di Indonesia bisa dikenakan pajak (pajak penghasilan/PPh). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perubahan rezim pemajakan ini termuat dalam ketentuan UU Cipta Kerja yang menegaskan bahwa setiap warga asing yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri. 

Artinya, seluruh jenis penghasilan yang diterima oleh orang atau badan di wilayah hukum Indonesia merupakan objek pajak yang bisa dipungut pemerintah. “Jadi pengenaan PPh-nya bagi warga negara asing yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah berdasarkan penghasilan mereka yang berasal dari Indonesia,” kata Sri Mulyani, Rabu (7/10). 

Sebaliknya, bagi warga negara Indonesia yang tinggal di suatu negara lebih dari 183 hari bukan lagi menjadi subjek pajak dalam negeri, melainkan menjadi subjek pajak negara yang bersangkutan. “Ini yang disebut tadi adalah prinsip sistem pajak teritorial,” tegasnya. 

Dalam catatan Bisnis, perubahan lanskap pajak dari worldwide tax system ke territorial tax system sebelumnya merupakan susbtansi dalam Omnibus Law Perpajakan. 

Perubahan lanskap pajak ini mengikuti tren pajak global yang sebagain besar telah bertransformasi ke sistem teritorial. Sejalan dengan dikebutnya pembahasan UU Cipta Kerja, substansi mengenai perubahan sistem itu tak lagi dimuat di dalam Omnibus Law Perpajakan.