Sengketa Ganggu Investasi -- Senin, 9 Desember 2019

  • Harian Kompas
Sejumlah negara mulai mengenakan pajak layanan digital. Namun, perbedaan dasar hukum yang digunakan justru memunculkan sengketa pajak antara dua negara.

Mumbai, Kompas– Sengketa pajak lintas negara yang terus meningkat menimbulkan ketidakpastian investasi. Di sisi lain, langkah unilateral negara-negara dalam memungut pajak transaksi ekonomi digital berpotensi meningkatkan sengketa pajak lintas negara.

Hal itu terungkap dalam International Tax Conference 2019 di Mumbai, India, Sabtu (7/12/2019). Konferensi tahunan ke-24 bertema ”Menjawab Tantangan Pajak Ekonomi Digital” berlangsung pada 5-7 Desember 2019, diikuti peserta dari 28 negara, termasuk Danny Darussalam Tax Centre (DDTC) Indonesia.

Director of The Global Tax Policy Center Vienna University of Economics and Business, Jeffrey Owens, menyebutkan, sengketa pajak lintas negara (cross border dispute) yang terus meningkat di dunia bisa berlanjut dengan kemunculan gelombang “tsunami” sengketa pajak. Sementaram, konsensus global terkait pemajakan transaksi ekonomi digital yang masih dirumuskan berpotensi memunculkan sengketa pajak baru lintas negara.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) merilis, terjadi peningkatan kasus harga transfer (transfer pricing) pada 2018. Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer barang, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi finansial.

Dalam laporan statistik OECD 2018 Mutual Agreement Procedure (MAP) yang mencakup 89 yurisdiksi, sengketa harga transfer meningkat 20 persen. Peningkatannya lebih tinggi daripada sengketa lain yang tumbuh 10 persen.
Jeffrey mengemukakan, terjadi perluasan ranah sengketa pajak lintas negara. Di masa lalu, perselisihan pajak ini terutama antara sekelompok kecil negara dan negara-negara besar, seperti China dan India. Kini, perselisihan pajak terjadi tidak hanya antara negara berkembang dengan negara maju, tetapi juga antar-negara maju.

Prosedur persetujuan bersama untuk menyelesaikan sengketa pajak dinilai belum optimal menyelesaikan sengketa pajak internasional. Sengketa lintas batas yang tidak terselesaikan menciptakan ketidakpastian pajak sehingga menghambat investasi. Pelaku bisnis akan menghindari pajak yang tidak pasti.

“Hal ini bukan hanya ranah teknis, tetapi juga ranah politik. Diperlukan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa,” katanya.

Sulit Tercapai