Ringkasan Materi Webinar ARC "Bincang Pajak, Apa yang Harus Dicermati Tahun Ini?"

Berada di era 4.0, segala sesuatunya bisa dibilang serba tiba-tiba. Bisa tiba-tiba sukses bagi yang tepat antisipasinya, bisa pula tiba-tiba bangkrut bagi yang terlambat/keliru mengantisipasi.

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) meluluhlantakkan dunia usaha. Hanya sebagian kecil yang mampu mengalami peningkatan. Bagaimana perpajakannya?

Pajak dalam Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah Indonesia tangkas membuat keputusan dan mengambil langkah yang perlu guna menangani dampak negatif Pandemi Covid-19 bagi dunia usaha. Berbagai kebijakan digelontorkan, bahkan di antaranya dalam rentang waktu yang berdekatan.

Berikut ini berbagai support pajak untuk penanganan Covid-19:

  1. PMK-28/PMK.03/2020 – Pembebasan Pajak Barang/Jasa Penanganan Covid-19
  2. PMK-34/PMK.03/2020 – Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan
  3. PMK-23/PMK.03/2020 – Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
    (dicabut dengan PMK-44/PMK.03/2020)
  4. PMK-44/PMK.03/2020 – Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
    (menggantikan PMK-23/PMK.03/2020)
  5. PERPPU-1/2020:
    • Penurunan Tarif PPh Badan dan Go Public
    • Pemajakan atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Ringkasan kebijakan-kebijakan tersebut di atas bisa dibaca di slide materi presentasi webinar yang bisa diunduh di tautan yang kami cantumkan di bagian bawah artikel ini.

 

Lalu bagaimana ke depannya?

Ada beberapa opsi yang bisa diterapkan/dijalankan terkait perpajakan, di antaranya:

  • Menambah obyek pajak baru;
  • Menambah subyek pajak baru;
  • Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;
  • Pengawasan dan penegakan hukum;
  • Memperbaiki tata kelola dan administrasi.

Direktorat Jenderal Pajak membangun berbagai sistem guna lebih mengoptimalkan sektor pajak:

  • Core Tax System
    Sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Ditjen Pajak termasuk otomasi proses bisnis mulai dari proses pendaftaran wajib pajak, pemrosesan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya, pemrosesan pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan;
  • Implementasi Big Data
    Memungkinkan Dirjen Pajak melacak tiga puluh ribu dugaan pengemplang pajak dalam waktu satu minggu;
  • Social Network Analytics (SONETA)
    Menganalisis penyandingan data baik untuk pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN);
  • E-faktur, e-SPT, e-Bupot, e-SKD;
  • Master file, Local file, CbCr.
  • Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia)
    Sejalan dengan Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab) dari OJK, untuk mempercepat proses pemberian izin atas surat permintaan dari Kementerian Keuangan, dari berbulan-bulan menjadi hanya 2 minggu;
  • Data dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP);
  • Pre-populated Tax Return
    Sistem pelaporan pajak di mana otoritas pajak berperan sebagai pihak yang memasukkan informasi relevan mengenai Wajib Pajak dengan menggunakan sumber data dari pihak ke tiga serta sumber informasi yang valid lainnya;
  • Aplikasi Profil Wajib Pajak Berbasis Web (Approweb)
  • OSS, Terintegrasi dengan Bea Cukai

 

Wajib Pajak Orang Pribadi

Hal lain yang juga disoroti pada webinar ini adalah terkait Wajib Pajak Orang Pribadi. Masih banyak yang belum paham apa yang harus dilaporkan atau pakai formulir yang mana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita terlebih dahulu harus bisa mengidentifikasi sumber penghasilan kita dari mana.

Caranya bisa lebih mudah dipahami melalui konsep The Cashflow Quadrant (ESBI) ala Robert Kyosaki. Apakah sebagai Employee (pegawai), Self-employed (pekerja lepas), Business Owner (pemilik usaha), atau Investor (penanam modal).

Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana profil harta Anda. Profil yang tidak sesuai antara laporan dan kenyataan dapat menimbulkan masalah dan sanksi.

 

PPh Badan

Lanjut ke topik PPh Badan, pembicara menekankan pentingnya untuk memperhatikan lampiran PPh Badan, meliputi:

  • Perbandingan Utang dan Modal;
  • Laporan utang swasta luar negeri;
  • Ikhtisar Dokumen Induk, Dokumen Lokal dan Laporan per negara bagi yang sudah wajib;
  • Notifikasi kewajiban CbCr (laporan per negara);
  • Daftar nominatif;
  • Surat Kuasa, bila ada;
  • Fasilitas yang didapatkan beserta laporan realisasinya.

 

Pemeriksaan, Keberatan, Banding, dan Langkah Hukum Setelah Banding

Pemeriksaan sering menjadi mimpi buruk bagi Wajib Pajak. Padahal, kata ini mudah dihindari asal Wajib Pajak tertib dalam melakukan pembukuan dan pencatatan.

Ada 9 indikator ketidakpatuhan Wajib Pajak yang rawan diperiksa:

  1. Tidak patuh bayar dan lapor SPT;
  2. Belum pernah diperiksa dengan ruang lingkup all taxes selama 3 tahun terakhir;
  3. Indikasi ketidakpatuhan tinggi, selisih dengan rata-rata industri lebih dari 20%;
  4. Tidak sesuai antara profil SPT dengan profil sesungguhnya (skala usaha, harta, gaya hidup, profil pinjaman);
  5. Memiliki transaksi afiliasi yang tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia (tax-haven country);
  6. Memiliki transaksi afiliasi dalam negeri lebih dari 50% total transaksi;
  7. Memiliki transaksi afiliasi dalam negeri yang memiliki kompensasi kerugian;
  8. Menerbitkan Faktur Pajak kepada pembeli dengan NPWP 000 lebih dari 25% dari total faktur dalam satu masa pajak;
  9. Terdapat hasil analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) dan Center for Tax Analysis (CTA).

Pembicara menjabarkan pula hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemeriksaan, yaitu:

  • Penyampaian data dengan tanda terima lengkap, perhatikan jangka waktu penyerahan data, data yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak akan dipertimbangkan saat keberatan dan banding;
  • Siapkan arus uang dan arus barang;
  • Dokumen yang valid, perjanjian yang lengkap;
  • Benefit test;
  • Transfer Pricing Documents;
  • Jangka waktu pemeriksaan;
  • Strategi menanggapi SPHP, jangka waktu, perpanjangan dan QA;
  • Hindari koreksi yang mengakibatkan mirroring;
  • Keputusan membayar sebelum keberatan.

Dari hasil pemeriksaan, ada kemungkinan akan berlanjut ke sengketa pajak. Meski tidak tersedia banyak waktu, webinar cukup jelas membahas tema ini, mulai dari diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP), persyaratan formal untuk mengajukan keberatan, banding dan persyaratannya, hingga langkah hukum setelah banding.

Untuk lebih jelasnya, silahkan unduh salinan materi presentasi dan daftar Tanya-Jawab baik yang dijawab langsung saat webinar maupun yang ditampung dulu dan dijawab kemudian karena keterbatasan waktu, melalui tautan di bawah ini:

Selain itu, Artha Raya Consult juga menyediakan tayangan ulang Webinar ARC "Bincang Pajak, Apa yang Harus Dicermati Tahun Ini?" yang bisa diakses melalui channel YouTube Artha Raya Consult.

Untuk selalu mendapatkan informasi-informasi penting seputar Perpajakan, Kepabeanan, Dokumentasi Transfer Pricing, ataupun Manajemen, pastikan tetap terhubung dengan kami melalui media-media sosial berikut ini: