Hari Pajak 2020

Revisi UU PPh Kembali Dibahas - Jumat, 4 Sep 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah berencana melanjutkan pembahasan mengenai revisi UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sinyal itu terlihat dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membacakan Rancangan UU APBN 2021 di DPR, awal pekan ini.

“Kajian dan evaluasi terus kami lakukan,” kata Sri Mulyani, awal pekan ini. Aspek pemajakan yang tengah dikaji oleh pemerintah di antaranya subjek, objek dan tarif pajak, pengecualian, mekanisme pengenaan pajak final, serta insentif.

Beberapa tambahan objek pajak yang rencananya dimasukan dalam revisi UU PPh itu di antaranya mencakup harta warisan, harta hibah, hingga laba ditahan yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen dan tidak dinvestasikan ke dalam sektor riil dalam waktu dua tahun.

Khusus untuk laba ditahan yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen dan tidak diinvestasikan ke dalam sektor riil dalam waktu 2 tahun, berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, akan dicoret.

Dalam catatan Bisnis, substansi mengenai subjek dan objek termasuk tarif telah masuk dalam rencana revisi UU PPh.

Jika merujuk ke draf awal RUU PPh, jumlah objek PPh yang nantinya akan dipungut membengkak dari 19 menjadi 25 objek PPh.

Sri Mulyani mengungkapan review dilakukan untuk memperoleh kebijakan perpajakan yang optimal, memberikan rasa keadilan, mengikuti perkembangan terkini, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. “Pada saat yang bersamaan dapat memperluas basis perpajakan,” katanya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama tidak memberikan jawaban saat dihubungi Bisnis mengenai rencana pembahasan revisi UU PPh tersebut.

Sementara itu, DDTC Fiscal Research dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q2- 2020) bertajuk Tax Revenue Prospect During Economic Recovery yang dirilis Selasa (2/9), mencatat terdapat tanda tanya besar bagi keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

“Keberlanjutan fiskal makin berada di bawah tekanan akibat besarnya defisit negara serta elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi,” tulis laporan DDTC Fiscal Research.