Pemutihan piutang pajak wajib dikaji Irjen Kemkeu, Senin 21 Mei 2012

Harian Seputar Indonesia, 21 Mei 2012

JAKARTA. Menteri Keuangan menerbitkan aturan main soal tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya pajak yang bisa diputihkan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2012, menggantikan aturan sebelumnya, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 565 Tahun 2000.

Beleid yang diteken Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada 2 Mei silam menyebutkan, pemerintah bisa menghapuskan tujuh jenis piutang pajak yang tercantum dalam, yaitu pertama, Surat Tagihan Pajak (STP); kedua Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); ketiga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); keempat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Kelima, Surat Ketetapan Pajak (SKP); keenam Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT); ketujuh Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak masih harus dibayar bertambah.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany mengaku tak risau dengan aturan ini. Menurut dia, aturan ini tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. "Agar penanganan piutang lebih akuntabel dan memiliki governance yang baik, serta menghindari kemungkinan salah penghitungan," kata Fuad pekan lalu.

Beberapa kriteria wajib pajak yang layak mendapatkan penghapusan piutang antara lain, wajib pajak pribadi karena orangnya maupun penanggung pajak sudah meninggal dunia. Kriteria lainnya apabila wajib pajak tak dapat ditemukan keberadaannya sehinga penagihan pajak daluwarsa.

Sedangkan bagi wajib pajak badan, beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain karena wajib pajak bubar, dilikuidasi atau pailit. Selain itu, hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa.

Sebelum meminta penghapusan, kepala kantor pelayanan pajak wajib menyusun daftar usulan penghapusan piutang, lalu diteruskan ke kepala kantor wilayah serta Dirjen Pajak. Nah, Dirjen Pajak yang akan mengusulkan penghapusan piutang pajak kepada Menteri Keuangan.

Selanjutnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas penugasan Menteri Keuangan melakukan review atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak. Lalu, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai penghapusan piutang pajak.

Sekadar catatan, sampai Juni 2011, total piutang pajak sekitar Rp 72,3 triliun. Sementara itu, jumlah pajak yang sudah lima tahun tak tertagih alias daluwarsa pada periode tersebut masih mencapai Rp 4,5 triliun.

Pajak Penghasilan (PPH)