Pemda Bergantung Pajak Kendaraan - Kamis, 18 Juni 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Bisnis, BANDUNG — Sejumlah daerah menggenjot penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sempat tergerus pada saat pembatasan sosial berskala besar. Pulihnya aktivitas masyarakat diharapkan kembali mendongkrak penerimaan.

Asisten Daerah Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurachim mengatakan pihaknya sejauh ini masih memanfaatkan pemasukan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta melakukan intensifikasi kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU).

“Jadi strateginya masih konvensional, masih begitu saja. Memang ada usulan soal menggenjot pajak air dan lain-lain, tapi terus terang ini butuh waktu,” katanya kepada Bisnis di Bandung, Rabu (17/6).

Menurutnya, dampak Covid-19 pada sektor PAD cukup signifi kan terutama saat kebijakan refocusing APBD 2020 diterapkan. Anggaran yang ada tersedot untuk bantuan sosial tunai dan nontunai mencapai kurang lebih Rp4 triliun dan belanja kesehatan hampir Rp7 triliun.

Pihaknya berharap situasi saat ini bisa didukung dengan upaya kabupaten/kota mengakselerasi PKB dan BBNKB mengingat akvifitas perekonomian sudah mulai berjalan dalam kerangka adaptasi kebiasaan baru (AKB).

“Seperti Kota Bandung mereka optimis naik dan ada lonjakan, ada efek kejutan setelah situasi mulai longgar,” tuturnya.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat sudah memutuskan untuk memperpanjang Program ‘Triple Untung’ hingga 31 Juli 2020. Tercatat sampai akhir Mei lalu, ada 700.000 Wajib Pajak yang memanfaatkan program tersebut.

Kepala Bapenda Jawa Barat Hening Widiatmoko mengatakan banyak warga yang meminta perpanjangan program yang menawarkan Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor bagi Wajib Pajak yang terlambat melakukan proses pembayaran. Selain itu, Bebas Pokok dan Denda BBNKB II dan Bebas Tarif Progresif Pokok Tunggakan yang Balik Nama.

“Ini dikhususkan untuk warga Jabar yang ingin mengajukan permohonan BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya . Kalau masih memiliki tunggakan PKB, Tarif PKB-nya hanya sebesar 1,75%,” katanya.

Hening sebelumnya juga mengonfirmasi pendapatan harian dari sektor PKB dan BBNKB baru dan bekas dipastikan terpengaruh karena terjadi penurunan pendapatan karena wajib pajak ada yang tidak berani ke Samsat Dan yang jumlah pengguna e-Samsat belum signifikan.

Menurutnya, hampir 3 bulan pemberlakuan social distancing dan work from home guna menekan penyebaran wabah berimbas pada layanan terutama yang berhubungan langsung dengan wajib pajak.

Oleh Karena, itu pihaknya harus siap dalam kondisi apapun untuk mengejar target PKB di Jabar yang mencapai 63,3% pada 2020 ini. “Jadi [pengaruh Covid-19] ini bukan langsung ke pajaknya, kalau ekonomi melambat orang jadi berpikir untuk bisa bayar pajak, karena daya beli tadi menurun. Kami tidak berharap itu menjadi lama,” paparnya.

Dalam APBD 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pendapatan APBD Jabar sekitar Rp41,583 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp25,233 triliun, dana perimbangan yang diperkirakan sebesar Rp16,336 triliun. Pendapatan yang sah dari hal lain-lain diperkirakan sebesar Rp23,199 miliar.

Sementara itu, Pemprov Sumatra Barat akan mendukung sektor peternakan sapi untuk menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun, lahan peternakan yang tersedia saat ini dinilai masih belum cukup dimanfaatkan oleh peternak.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno belum lama ini memantau peternakan sapi lokal Bali Pesisir di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ruminansia Air Runding Pasaman Barat.

Menurutnya, peternakan lokal yang membudidayakan sapi Bali dan sapi pesisir lokal tersebut cukup berkembang dan berprospek menjanjikan.

“Saat ini jumlah sapi sulit berjumlah lebih banyak karena lahan pakan yang terkelola baru 20 hektare. Makanya jika sudah mendekati angka 400 ekor, sapi-sapi afkir dijual untuk dijadikan pendapatan asli daerah [PAD],” kata Irwan dalam keterangan, Rabu (17/6). Awalnya, pemerintah pusat memberikan bantuan sebanyak 400 ekor sapi Bali pada 2015. Namun, sapi-sapi tersebut terserang wabah Jembrana dan menyebabkan banyak sapi yang mati. Dinas Peternakan Sumbar pun berinovasi dengan mengawinkan sapi Bali dengan sapi pesisir lokal Sumbar untuk meningkatkan daya tahan tubuh sapi terhadap wabah Jembrana.

Saat ini, sapi di UPTD Air Runding terdata sebanyak 374 ekor. Adapun satu ekor anak sapi mati beberapa hari yang lalu karena kondisi cuaca yang masih kurang baik.

Lebih lanjut, Irwan mengatakan hasil penelitian Universitas Andalas menunjukkan bahwa Sumbar memiliki potensi lahan untuk mengembangkan ternak sapi sebanyak 800.000 ekor, sementara kebutuhan konsumsi daging di Sumbar sebanyak 100 ekor per hari.

“Karena itu Pemprov Sumbar telah membuat program satu petani satu sapi, [untuk] memberikan prioritas kepada para petani untuk memiliki ternak terutama sapi,” jelas Irwan.

Selain mendorong petani untuk beternak sapi, Pemprov Sumbar juga menyediakan program iTernak yaitu aplikasi yang dapat mempertemukan pemegang modal dengan petani atau kelompok petani yang ingin berternak.

BERI RELAKSASI

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mencatat pandemi Covid-19 menyebabkan kehilangan potensi PAD sebesar Rp50 miliar.

Kepala Bapenda Kota Makassar Irwan Adnan mengatakan hilangnya PAD itu terjadi sepanjang Maret hingga Mei 2020. “PAD kita bergantung pada penerimaan pajak dan retribusi. Dari pajak kontribusinya sekitar 90%, kemudian retribusi dan lainnya,” jelas Irwan.

Bapenda terpaksa merevisi target PAD Makassar tahun ini yang semula penerimaan diproyeksi Rp1,7 triliun, kini hanya Rp800 miliar atau turun 52%.

Adapun, syarat mencapai target tersebut aktivitas ekonomi bisa kembali normal pada Agustus 2020 mendatang. Selain itu, akselerasi PAD dipacu dengan memberi relaksasi terhadap wajib pajak dan bidang usaha lainnya.

“PBB kan juga masuk sebagai kontributor terbesar PAD kita. Makanya kita beri relaksasi, sudah ada perwali yang disiapkan. Bagaimanapun kita juga harus mendorong semua wajib pajak dan usaha-usaha lain untuk bisa pemulihan. Kalau mereka pulih, dampaknya ke kita juga,” terang Irwan.

Bentuk relaksasi yang diberikan yakni dengan penundaan pembayaran pajak, keringanan atau penghapusan denda. Bahkan, diberikan pula pembebasan pajak bagi badan usaha yang tidak lagi beroperasi atau sudah tutup.