Pebisnis Dorong Kesetaraan -- Jumat, 13 Desember 2019

  • Harian Bisnis Indonesia
Bisnis, JAKARTA — Pelaku usaha meminta pemerintah berhati-hati dalam membentuk aturan tentang dagang-el agar tidak justru menghambat pertumbuhan industri tersebut.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W. Kamdani menuturkan selama ini pengenaan pajak dan bea masuk dalam transaksi perdagangan elektronik cukup kompleks.

“Jangankan yang cross-border, yang skalanya masih satu negara saja sulit diatur karena perlu melacak siapa penjualnya, siapa pembelinya, barang apa yang ditransaksikan dan dikenai pajak, berapa harganya,” katanya kepada Bisnis, belum lama ini.

Dia menjelaskan bahwa dampak industri dagang-el terhadap sebuah negara beragam. Negara yang lebih liberal memilih untuk tidak membatasi aliran perdagangan melalui daring daripada membatasi potensi industri.

Terlebih lagi, dampak pengenaan pajak dan bea masuk terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis internet belum pasti.

“Jadi banyak negara maju yang merasa belum perlu atau belum ada urgensi untuk mengenakan pajak/bea masuk sampai ada dampak praktis yang ditemukan terhadap kepentingan ekonomi masing-masing.”

Shinta menuturkan, terkait apakah Indonesia perlu mengenakan bea masuk atau pajak dagang-el, pelaku usaha nasional sebetulnya ingin ada keadilan dan kesetaraan antara pelaku usaha daring dan luring, baik di dalam maupun luar negeri.

Dari sisi perdagangan lintas batas negara, pelaku usaha juga ingin ada kesetaraan. Jika produk Indonesia dikenakan pajak di negara lain, Pemerintah Indonesia juga berhak menarik pajak dari produk ekspor dari negara tersebut.

“Kami mengimbau agar pemerintah berpikir matang sebelum mengatur e-commerce di dalam negeri dengan berbagai aturan yang sifatnya mengikat dan membebani kegiatan ekonomi melalui e-commerce karena kita adalah negara yang diuntungkan oleh e-commerce.”

Shinta mengatakan industri dagang-el berdampak positif dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, transformasi bisnis informal menjadi bisnis yang tercatat, pengembangan atau ekspansi UMKM, serta perluasan akses finansial kepada masyarakat.

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung menyatakan dukungannya atas pengenaan pajak dan bea masuk untuk pelaku dagang elektronik.

“Saya mendukung, tetapi untuk pengenaan bea masuk ini cukup rumit juga,” katanya.

ATURAN TURUNAN

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto menuturkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik hanya payung hukum besar. Ketentuan soal perpajakan akan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Peraturan Perpajakan II, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Yunirwansyah mengatakan pemungutan PPN oleh penyedia jasa transaksi elektronik baik dalam dan luar negeri, akan diatur dalam aturan turunan yang sedang digarap Kemenkeu.

“Ke depan konsep pemajakan untuk transaksi digital tidak lagi berdasarkan kehadiran fisik lagi, tapi ke value creation atau economic presence yang diperoleh pelaku usaha e-commerce dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia,” kata Yunirwansyah.

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Deni Sujantoro mengatakan sebetulnya transaksi barang berwujud (tangible goods) melalui platform internet sudah diatur dalam aturan terkait pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai PMK 182/PMK.04/2016.

“Untuk intangible goods belum ada aturan turunannya. Ada moratorium WTO untuk intangible goods,” kata Deni.

Sementara itu, Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk menerapkan pajak dan bea masuk untuk transaksi daring. Menurutnya, jangan sampai karena penerapan tersebut para pengusaha yang berjualan melalui platform dagang-el beralih membuka lapak di sosial media.