Hari Pajak 2020

Otoritas Fiskal Perlu Tangkas - Rabu, 14 Oktober 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah disarankan untuk menyiapkan strategi alternatif menyusul gagalnya usaha komunitas global dalam mencapai konsesus pajak digital. 

Penerapan pajak penghasilan (PPh) terhadap transaksi digital maupun pajak transaksi elektronik (PTE) menjadi kian mendesak karena gagalnya konsesus itu bisa menimbulkan ketidakpastian hak pemajakan bagi pemerintah. 

Pakar pajak DDTC Darussalam menyarankan agar pemerintah membahas rumusan teknis PPh atas perusahaan digital lintas yurisdiksi maupun PTE sebagaimana tertuang dalam UU No. 2/2020. 

“Melalui UU tersebut, pada dasarnya pemerintah akan tetap mengedepankan pengenaan PPh melalui adanya perubahan threshold BUT [bentuk usaha tetap] untuk menjamin hak pemajakan. Jika terkendala oleh P3B (persetujuan penghindaran pajak berganda) baru nanti akan masuk ke PTE,” kata Darussalam, Selasa (13/10). 

Dia menekankan, baik PPh maupun pilihan PTE adalah wujud sikap kedaulatan pajak Indonesia di tengah prospek konsensus yang tak menentu. PTE juga dapat digunakan sebagai upaya menekan negara yang tidak berkomitmen untuk melanjutkan rencana blueprint pajak digital Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). 

Darussalam menambahkan, kegagalan konsensus global bukan hal yang megejutkan. Pertama, terdapat tendensi penolakan dari beberapa negara, terutama Amerika Serikat(AS). 

Kedua, blueprint tersebut secara tidak langsung akan mengubah sistem pajak internasional Indonesia, mulai dari adanya threshold BUT yang berbasis kehadiran digital, skema pengalokasian laba, hingga pajak minimum. Ketiga, tingginya skeptisisme yang ditandai dengan dorongan aksi unilateral. 

“Dari awal banyak pihak memang sudah pesimistis konsensus ini bisa tercapai di akhir 2020 karena ini masalah kedaulatan negara untuk mengenakan pajak atas transaksi yang bersumber dari negara mereka,” jelasnya. 

Sayangnya, Ditjen Pajak bungkam saat ditanya mengenai hal ini. “No comment ya,” kata Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol.