Hari Pajak 2020

Mitigasi Risiko Perlu Disiapkan - Senin, 12 Oktober 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Bisnis, JAKARTA — Perubahan lanskap pajak dari worldwide tax system ke territorial tax system ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, perubahan ini makin menegaskan hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak di dalam negeri. Di sisi lain, kebijakan tersebut berisiko menggerus basis pajak yang sejauh ini masih rendah.

Dalam catatan Bisnis, tingkat kepatuhan formal wajib pajak (WP) masih dikisaran 70%, lebih rendah dari standar Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) di angka 85%.

Tingkat kepatuhan WP dip royeksikan menurun pada tahun ini karena sampai semester I/2020 jumlah WP yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) baru 11,46 juta atau 60,34% dari target 19 juta WP yang lapor SPT.

Rendahnya tingkat kepatuhan WP juga diperparah dengan banyaknya harta milik warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang sebagian besar belum diidentifi kasi dan dipajaki.

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, jumlah aset milik WNI di luar negeri sebanyak Rp11.000 triliun. Dari jumlah tersebut hanya Rp1.036,7 triliun dan Rp146,7 triliun yang dideklarasikan dan direpatriasi WP melalui tax amnesty yang berakhir 2017.

Sementara itu, aset atau harta keuangan yang diidentifikasi pemerintah melalui pertukaran informasi keuangan baru 1,6 juta akun keuangan senilai lebih dari 246,7 miliar euro atau sekitar Rp4.194 triliun.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah harus siap-siap kehilangan kewenangan melacak atau memajaki penghasilan atas aset-aset yang disimpan para konglomerat di luar negeri saat menerapkan sistem teritorial.

Pasalnya, pemajakan dalam mazhab teritorial hanya berlaku bagi penghasilan yang diterima WP di dalam negeri. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama tak menampik perubahan mazhab pemajakan tersebut.

Namun, mazhab yang dianut oleh pemerintah bukan sistem teritorial secara murni, melainkan hybrid territorial tax system. “Teritorial kita bukan yang murni, tapi hybrid.

Besok kita jelaskan secara lengkap ya,” kata Yoga, Minggu (11/10). Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa perubahan mazhab pemajakan ini lebih ke administratif.

Apalagi, woldwide tax system kerap memunculkan persoalan dalam pelaksanaannya. “Itu banyak sengketa di lapangan, maka diatur dimasukkan biar ada kepastian,” jelasnya.

Prastowo menambahkan perubahan mazhab tersebut akan diikuti dengan penyesuaian kebijakan misalnya controlled foreign company atau CFC rules dan pembaruan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B (tax treaty).

“Mungkin direvisi UU PPh akan lebih komprehensif,” ungkapnya. Pakar Pajak DDTC Darussalam memaparkan bahwa meski menerapkan sistem teritorial, pengenaan pajak dalam UU Cipta Kerja tidak berlaku untuk seluruh penghasilan luar negeri.

Sistem ini, menurutnya, hanya berlaku atas dividen, penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap (BUT), serta penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri yang tidak melalui BUT.

PENDANAAN

Adapun rencana penerapan sistem hybrid territorial, Darussalam menyatakan tidak dapat dilepaskan dari keinginan pemerintah yang ingin meningkatkan pendanaan investasi dalam negeri.

Dengan sistem ini, WP membawa kembali penghasilan yang selama ini diparkir di luar negeri ke dalam negeri. “Kemudian, penghasilan ini pun akan dikunci dalam jangka waktu tertentu agar tidak pergi dari Indonesia. Itulah harapan yang diinginkan, semoga,” ujarnya.

Director TaxPrime Muhamad Fajar Putranto mengatakan bahwa perubahan skema pajak tersebut cukup positif lantaran memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Melalui konsep worldwide tax, menurutnya, semua pengusaha Indonesia akan berpikir ulang ketika ingin melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri. Alasannya, pajak penghasilan yang dikenakan seperti di Indonesia, bukan di negara tempat berusaha. “Melalui sistem baru, pengusaha kita tanpa berpikir kalau mau ekspansi.

Tidak perlu berpikir penghasilannya dipajaki oleh Pemerintah Indonesia,” kata dia. Fajar menjelaskan bahwa meski memiliki keuntungan seperti itu, ada yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menerapkan skema baru. Sistem teritorial, katanya, harus dibarengi dengan kebijakan pendukung lainnya.

Salah satu kebijakan pendukung menurutnya adalah pengaturan besaran pajak pribadi atau tax rate. “Di Indonesia tax rate itu kebesaran. Di sisi lain pemerintah tidak bisa membuat kontraprestasi langsung,” jelasnya.