Hari Pajak 2020

Maju Mundur Pajak Digital - Rabu, 22 Juli 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Rencana pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) digital bakal tak berjalan mulus seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digital yang telah berlaku efektif per 1 Juli 2020.

Langkah maju pemerintah dengan memasukkan skema pengenaan PPh bagi perusahaan digital (over the top/OTT) asing dalam Pasal 6 UU No. 2/2020 harus terkendala kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang akan melakukan investigasi terhadap Indonesia terkait dengan skema pengenaan PPh digital. Investigasi dilakukan karena pemerintah AS keberatan atas penerapan PPh digital yang dinilai tidak adil dan diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaan asal AS.

Selang 1 bulan lebih, Pemerintah Indonesia akhirnya menyampaikan komentar resmi bahwa pemerintah membuka ruang dialog dengan semua pemangku kepentingan terkait konsep kebijakan pengenaan digital service tax (DST) atau pajak transaksi elektronik (PTE) yang terlanjur tercantum dalam UU.

Jawaban pemerintah tersebut dinilai sebagai bentuk kehati-hatian. Selain karena penerapan PTE masih membutuhkan ketentuan pelaksana, pemerintah juga masih menunggu hasil konsensus global dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk pemajakan ekonomi digital. Pencapaian konsensus global sejauh ini cukup alot dan berpotensi molor.

Padahal, harapan dan desakan penerapan PPh digital kian kuat dari kalangan pelaku usaha domestik. Penerapan PPh digital diyakini mampu menggairahkan pemain lokal karena menciptakan level playing field.

Apalagi dalam situasi pandemi saat ini yang membuat konsumsi layanan digital meningkat, pengenaan PPh digital menjadi mendesak dalam rangka mendongkrak penerimaan pajak yang sedang seret.