Hari Pajak 2020

Keadilan Bagi Industri Lokal - Rabu, 22 Juli 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Pemerintah didesak menindaklanjuti rencana pengenaan pajak penghasilan terhadap perusahaan digital asing, dengan segera meramu aturan main bagi korporasi over the top yang belum berbadan usaha tetap di Indonesia.

Untuk diketahui, Indonesia akhirnya mengikuti konsensus global perihal kebijakan pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan-perusahaan digital. Keputusan itu tersurat dalam tanggapan tertulis Pemerintah RI kepada Pemerintah Amerika Serikat atas investigasi yang dilakukan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) terhadap kebijakan pajak pela yanan digital yang sempat mencuat ke publik beberapa waktu lalu.

“Indonesia kembali mengafirmasi komitmen untuk mengikuti konsensus global. Implementasi pajak transaksi elektronik pun masuk ke dalam konsensus global. Indonesia terbuka untuk melakukan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan terkait demi pembahasan kebijakan tersebut. Konklusi positif dari investigasi ini adalah langkah penting atas upaya yang sedang ditempuh,” tegas Pemerintah RI dalam salinan surat resmi yang diperoleh Bisnis, Selasa (21/7).

Saat ini, para anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga tengah membahas teknis pengenaan PPh digital tersebut.

Ketua Bidang Industri 4.0 Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Teguh Prasetya menilai keputusan RI untuk mengikuti konsensus global soal pengenaan PPh terhadap perusahaan digital sudah tepat.

Bagaimanapun, tegasnya, pemerintah harus segera menyiapkan regulasi turunan agar perusahaan over the top (OTT) asing wajib mendirikan badan usaha tetap (BUT) di Tanah Air.

“Dengan demikian, tiap transaksi OTT asing akan berbasis di Indonesia dan dapat dijadikan subjek pajak. Jadi, mereka tidak bisa macam-macam dan keuntungan akan diraup kedua pihak,” ujarnya, Selasa (21/7).

Selain menyiapkan regulasi agar OTT asing mendirikan BUT di Tanah Air, pemerintah dapat meracik aturan yang mendorong korporasi digital asing bekerja sama dengan penyedia jaringan lokal.

Setali tiga uang, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Muhammad Arif Angga beranggapan penerapan PPh digital akan menggairahkan pelaku OTT lokal karena persaingan dengan konten asing bakal makin adil ke depannya.

“Jujur, saya senang [dengan respons pemerintah]. Tandanya, konten asing akan memiliki level of playing field yang setara dengan pemain lokal. Hal ini tentu ini akan lebih menarik untuk investasi konten lokal,” tuturnya.

Arif pun melihat potensi pasar domestik yang besar menjadi salah satu modal bagi Indonesia untuk menerapkan PPh digital. Menurutnya, AS juga tengah mengincar potensi pasar Tanah Air sehingga kecil kemungkinan Paman Sam bakal menggugat Indonesia karena memungut pajak digital.

LEBIH ADIL

Di tempat terpisah, Wakil Direktur Utama PT Hutchison 3 Indonesia Danny Buldansyah berpendapat perusahaan OTT AS memang sudah seharusnya wajib membayar PPh agar arena kompetisi bisnis video on demand (VoD) di Indonesia lebih adil.

Terlebih, ucapnya, lalu lintas data VoD selama pandemi Covid-19 meroket sehingga langkah pemerintah untuk menerapkan PPh digital adalah hal lumrah.

“Ketika suatu perusahaan mendapatkan keuntungan dengan berbisnis di Indonesia, prinsipnya mereka memang memiliki kewajiban untuk membayar pajak agar playing field-nya lebih merata. Selama periode kerja dan belajar dari rumah, layanan OTT di jaringan Tri mengalami peningkatan, tertinggi terdapat pada aplikasi video streaming yang naik 26,6% dan media sosial 29,3%. Intinya kami mengunggu keputusan pemerintah dalam pelaksanaan petunjuk teknis akan kedua hal ini [PPN dan PPh digital],” tuturnya.

Senada, Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo mengemukakan rencana pemerintah untuk menerapkan PPh digital merupakan upaya memakmurkan industri layanan VoD lokal.

“Telkom sebagai operator telekomunikasi memandang pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan agar industri [telekomunikasi] dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat serta memakmurkan masyarakat Indonesia.” paparnya.

Sekadar catatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan pembahasan pajak digital dalam pertemuan G20 diadang hambatan lantaran AS tidak setuju dengan wacana perpajakan digital global tersebut.

Hingga kini, pemerintah baru bisa memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai transaksi barang atau jasa digital yang dikonsumsi melalui subjek pajak luar negeri (SPLN). Ditjen Pajak Kemenkeu akan menarik PPN itu per 1 Agustus 2020.

Di tempat terpisah, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung Ian Joseph Matheus Edward memperingatkan RI tetap harus berhati-hati terhadap potensi retaliasi dari negara yang tidak terima dengan wacana pemungutan PPh digital.

“[Indonesia] bisa diseret ke WTO karena memang ada kemungkinan tindakan balasan dalam perdagangan internasional. Indonesia pun perlu bersiap dengan mewajibkan aplikasi atau transaksi berbayar yang dilakukan harus mempunyai kantor perwakilan di Indonesia. Untuk itu, perlu segera ada regulasinya di Indonesia,” jelasnya.

Terkait dengan skema pungutan PPh digital, Ian menyarankan pemerintah menghitung pajaknya disesuaikan dengan manfaat yang diberikan perusahaan OTT asing.

“Bagi OTT asing yang sudah punya BUT di Indonesia, PPh bisa dikenakan sebesar A% atau diberikan insentif. Apabila tidak ada BUT, maka dikenakan B% yang harus lebih tinggi dari besaran A%. Formula [insentifnya tergantung pada] keberadaan kantor perwakilan di Indonesia, kontribusi pembangunan infrastruktur, serta kerja sama dengan operator eksisting dan tenaga kerja lokal.” Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai RI sebenarnya tidak akan kesulitan menggaet OTT asing agar mau mendirikan BUT.

“Mengapa perusahaan OTT asing layak mendirikan BUT di Indonesia? Sebab, pengguna internet di sini mencapai 180 juta. Dengan demikian, Indonesia bukan pasar yang main-main. [Biaya] mendirikan BUT pun hanya Rp15 juta-Rp20 juta. Jadi, tidak perlu investasi besar-besaran,” kata Heru.

Selain itu, lanjut Heru, perusahaan OTT asing tidak akan merugi jika mendirikan BUT di Indonesia. Pasalnya, berbagai macam urusan mulai dari yang berkaitan dengan pemerintah hingga pendekatan ke penyedia jaringan bakal menjadi lebih mudah.

Selanjutnya, kata Heru, dengan adanya pemasukan negara dari penerapan PPh terhadap OTT asing, proses bisnis perusahaan-perusahaan terkait yang beroperasi di Indonesia akan menjadi lebih mudah.

Adapun, saat dimintai tanggapan terkait dengan rencana pengenaan PPh digital tersebut, pihak Kemenkominfo dan beberapa perwakilan OTT asing yang belum memilki BUT di Indonesia enggan memberikan komentar.