Hari Pajak 2020

Gentar Terapkan PPh Digital - Rabu, 22 Juli 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Alih-alih menunjukkan sikap tegas, pemerintah justru melunak dengan membuka ruang dialog terkait ancaman investigasi penerapan pajak digital yang dilayangkan oleh United States Trade Representative (USTR).

Keputusan resmi pemerintah itu tertuang dalam dokumen Written Comments by the Government of Indonesia on the Section 301 Investigations of Digital Services Taxes July 2020.

Dalam dokumen yang diperoleh Bisnis, pemerintah justru membuka celah dialog dalam implementasi pajak penghasilan (PPh) maupun pajak transaksi elektronik (PTE) dengan Amerika Serikat (AS).

“Indonesia terbuka untuk berdialog dengan semua pemangku kepentingan mengenai kebijakan [pemajakan ekonomi digital],” tulis surat resmi pemerintah yang dikutip Bisnis, Selasa (21/7).

Padahal, seperti ditegaskan dalam UU No. 2/2020, pemerintah telah merumuskan tiga jenis pemajakan ekonomi digital.

Pertama pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan terhadap perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Kebijakan ini telah diatur dalam PMK No. 48/2020.

Kedua, pengenaan PPh diberlakukan kepada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan atau significant economic present.

Ketiga, PTE dikenakan kepada PPMSE jika pemerintah tidak dapat menarik PPh karena penerapan perjanjian keberadaan tax treaty atau perjanjian pajak dengan negara lain.

Meski memiliki landasan hukum domestik yang kuat, pemerintah masih enggan mengeluarkan aturan pelaksana. Selain membuka ruang dialog, pemerintah juga mengharapkan kesimpulan positif dari investigasi yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump.

Di sisi lain, ketimbang menjelaskan konsep PTE kepada otoritas AS, pemerintah justru menyinggung soal investasi perusahaan teknologi AS yang dianggap cukup optimistis tentang prospek jangka panjang ekonomi Indonesia.

Pemerintah, dalam dokumen itu juga berupaya menjelaskan kepada AS bahwa dalam konteks PPh maupun pengenaan PTE terhadap ekonomi digital, masih menunggu konsesus global.

”Kami terlibat dalam negosiasi internasional untuk membahas pajak tantangan yang timbul dari ekonomi digital.” Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, surat tersebut merupakan respons resmi pemerintah yang disampaikan dalam forum konsultasi publik USTR.

Dia menjelaskan, pada prinsipnya Indonesia mendorong tercapainya konsensus global terkait formulasi pembagian hak pemajakan atas transaksi digital global yang sedang dibahas Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

“Indonesia juga terbuka untuk melakukan pembahasan atau perundingan dengan stakeholders terkait untuk mencari solusi yang positif atas kebijakan perpajakan kita,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembahasan pajak digital dalam pertemuan virtual G20 menghadapi tantangan yang sangat berat.

Selain pencapaian konsesus yang mundur dari rencana semula, sikap AS yang proteksionis menambah ketidakpastian terhadap upaya OECD untuk menyeragamkan pandangan komunitas global terkait pemajakan digital.

“Digital taxation sampai hari ini belum ada kesepakatan,” kata Sri Mulyani. Di sisi lain, OECD telah menerbitkan proposal dalam bentuk Pilar 1 dan Pilar 2. Pilar 1 biasa disebut dengan unified approach atau Pilar Terpadu.

Proposal ini banyak didiskusikan oleh sejumlah yurisdiksi terkait mekanisme pelaksanaannya. Sedangkan pilar kedua adalah proposal terkait Global Anti-Base Erosion atau GloBE. Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji menilai, jawaban pemerintah sudah tepat, yakni mengedepankan konsensus serta komitmen untuk mengikuti konsensus global.

Pada prinsipnya, kata dia, persoalan pajak digital yang bersifat global harus diselesaikan secara multilateral. Dia menegaskan bahwa skema PPh dan PTE yang termuat dalam UU No. 2/2020 pada hakikatnya bersifat antisipatif. Artinya, Indonesia telah mempersiapkan skenario ideal jika konsensus terwujud dan skenario cadangan semisal konsensus tidak terjadi.

“Di sisi lain, hal penting lainnya yang perlu kita utarakan ialah perlunya setiap pihak termasuk AS untuk terlibat secara aktif dalam perumusan konsensus tersebut, dan bukan justru menarik diri,” kata Bawono.

URGENSI KONSENSUS

Dia menambahkan, secara politik, adanya ancang-ancang PTE tersebut justru harus digarisbawahi sebagai sinyal dari Indonesia dan berbagai negara lain untuk memaksa urgeni konsensus, termasuk dari AS.

Menurutnya, ironis jika AS menolak terlibat dalam pembicaraan proposal global yang nantinya justru akan mengakibatkan konsensus tidak tercapai. Tapi di sisi lain AS juga melakukan investigasi terkait dengan langkah unilateral yang diambil oleh negara lain.

“Atas kasus investigasi USTR tersebut, langkah Indonesia dalam mengatur PTE bukan berarti tidak rasional. Setiap negara, termasuk Indonesia, tentu perlu mengedepankan kedaulatan pajaknya.”

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, proporsi pengguna internet di Indonesia yang besar, ditambah dengan komposisi demografi usia muda yang relatif lebih melek internet, menjadikan pasar Indonesia untuk produk digital sangat potensial.

Yusuf menilai, sulit bagi pemerintah untuk membuka ruang diskusi dengan AS. Belajar dari pengalaman Prancis, menurutnya Indonesia perlu berdialog dengan negara-negara berkembang lainnya, yang sering dirugikan dari pengenaan pajak digital.

Diskusi tersebut bisa dimulai dengan membawa isu pajak digital PPh di forum Asean. Kesepakatan di Asean ini kemudian dibawa ke forum yang lebih besar, salah satunya Forum on Tax Administration yang diselenggarakan oleh OECD.

“Lembaga ini menjadi kunci agar nantinya negosiasi antara negara berkembang bisa lebih mulus dengan negara maju seperti AS,” katanya.