Hari Pajak 2020

Efektivitas Makin Minim - Senin, 21 Sep 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Pelaksanaan pertukaran informasi keuangan belum sepenuhnya efektif. Selain hasil yang belum berdampak signifikan ke penerimaan pajak, permintaan informasi yang diajukan oleh otoritas juga tak sepenuhnya diterima oleh yurisdiksi mitra.

Data Ditjen Pajak yang diterima Bisnis menunjukkan, pada 2019 terdapat total 167 usulan outbound (exchange of information on request atau EoIR).

Menariknya, dari sebanyak 167 usulan hanya 53 usulan yang diteruskan ke Competent Authority (CA) yurisdiksi. Sementara itu, sisanya yakni 114 usulan dikembalikan atau diklarifikasi kepada unit kerja di lingkungan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Otoritas pajak dalam laporan tersebut menjelaskan, dari 53 usulan yang telah diteruskan kepada CA negara atau yurisdiksi mitra, sebanyak 38 kasus masih dilakukan proses penghimpunan data dan informasi oleh CA negara atau yurisdiksi mitra.

“Terdapat 15 kasus yang sudah selesai diproses oleh CA negara atau yurisdiksi mitra dan disampaikan kepada unit kerja pengusul,” tulis laporan Ditjen Pajak yang dikutip Bisnis, Minggu (20/9).

Di sisi lain, pemerintah juga mencatat pada 2019 terdapat total 21 permintaan inbound EoI on Request yang terdiri atas 18 permintaan yang diteruskan kepada unit kerja di lingkungan Ditjen Pajak, dan 3 permintaan ke yurisdiksi mitra.

Adapun dari 18 permintaan yang diteruskan kepada unit kerja di lingkungan Ditjen Pajak itu, 16 kasus sudah selesai diproses dan disampaikan ke yurisdiksi mitra.

Sementara itu, 2 kasus lainnya masih dalam tahap pemrosesan unit kerja Ditjen Pajak. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan John Hutagaol menjelas kan, untuk dapat melaksanakan EoI, Pemerintah Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Di antaranya, selain sebagai anggota juga harus memiliki perjanjian internasional dengan negara lain dan ketentuan domestik dalam bentuk aturan baik undang-undang maupun peraturan menteri.

Menurutnya, terdapat 3 jenis EoI yaitu pertukaran informasi berdasarkan permintaan (EoIR), pertukaran informasi secara otomatis (AEoI), dan pertukaran informasi secara spontan (spontaneous EoI).

“Ketiga jenis informasi tersebut telah dilakukan oleh Indonesia. Dan hingga saat ini untuk EoIR Indonesia memiliki jaringan ke 144 jurisdiksi. Sedangkan untuk AEoI Indonesia memiliki jaringan dengan 103 jurisdiksi pada tahun 2020,” kata dia kepada Bisnis.

Dalam catatan Bisnis, skema pertukaran informasi keuangan muncul seiring dengan makin marak dan beragamnya praktik penghindaran pajak dan pengelakan pajak melalui transaksi lintas batas yurisdiksi.

Selain EoIR, otoritas pajak juga telah menjalankan automatic exchange of information (AEoI) atau pertukaran informasi keuangan secara otomatis.

Pada tahun ini jumlah yurisdiksi partisipan (inbound) sebanyak 103 negara. Ditjen Pajak juga akan mengirimkan data keuangan kepada 85 yurisdiksi partisipan lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebutkan bahwa sejak 2018 pemerintah telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi keuangan senilai lebih dari 246,6 miliar euro atau setara dengan Rp431,55 triliun. Sementara itu, pengamat Pajak DDTC Bawono Kristiaji mengatakan, efektivitas pertukaran informasi sangat tergantung dari peran Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum).

Global Forum bertugas melakukan monitoring, melakukan pengkajian, dan melakukan assistance dalam rangka mencegah offshore tax evasion.

Dia menambahkan, untuk pertukaran informasi secara otomatis (AEoI) pada dasarnya tidak terlalu memiliki banyak kendala. Sebab, standar, format, teknologi, hingga waktu pertukaran informasi antarotoritas pajak telah diatur dan disepakati. “Namun, untuk pertukaran informasi berdasar permintaan [EoIR], kita perlu pahami bahwa tidak seluruh negara yg terlibat telah mendapat status largely compliant,” kata dia.

Dengan demikian, keberhasilannya sangat ditentukan oleh sejauh mana kerangka hukum di masing-masing negara memungkinkan otoritas pajak dapat mengakses data kepemilikan, laporan keuangan, serta informasi lembaga keuangan.

Kemudian, dalam konteks EoIR informasi yang diminta oleh otoritas pajak yurisdiksi lain, kata dia, bisa bersifat spesifik dan belum tentu dimiliki oleh otoritas pajak negara tertentu. Selain itu, belum ada mekanisme punishment yang jelas dan mengikat dari Global Forum atas ketidakmauan dalam melakukan kerja sama secara optimal. “Global Forum hanya bertugas memberikan rating dengan maksud mendorong perubahan kerangka hukum tiap negara,” ujarnya.

EKSTENSIFIKASI

Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan basis data melalui kegiatan ekstensifikasi. Pemerintah mengklaim, aktivitas ini berhasil menjaring sebanyak 1,26 juta wajib pajak baru.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,25 wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak dengan nilai Rp28,5 triliun pada tahun lalu. Sasaran ekstensifikasi otoritas pajak di antaranya terdiri dari ekstensifi kasi sektoral atas kegiatan ekonomi wajib pajak potensial yang belum terdaftar pada sektor perdagangan, e-commerce, waralaba, perkebunan, pertambangan, perikanan, dan sektor dominan lainnya.

Kemudian ekstensifikasi teritorial melalui kegiatan pengamatan lapangan, tindak lanjut atas Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE), penanganan UMKM melalui pendekatan Business Development Service (BDS), dan edukasi pelaporan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak baru.