Diminta Fokus ke Badan Penerimaan, Senin, 4 Desember 2017

  • Harian Kontan
Dirjen Pajak baru harus fokus melanjutkan reformasi perpajakan demi mempersiapkan perubahan sebagai Badan Penerimaan Negara
 
JAKARTA. Robert Pakpaham resmi menjadi nakhoda baru Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mulai 1 Desember 2017 ini. Ketimbang mengenjot penerimaan, para pakar menyarankan Dirjen Pajak fokus melanjutkan program reformasi perpajakan.

Ini demi persiapan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) seperti yang tercantum dalam revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Draf revisi ini kini sudah di tangan DPR dan tinggal menunggu pembahasan.

Direktur Eksekutif Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengingatkan, peningkatan status Ditjen Pajak menjadi BPN sudah di depan mata. Oleh karena itu, Robert sebagai Dirjen Pajak baru harus fokus mempersiapkan kelembagaan, organisasi dan sistem agar sukses jadi lembaga otonom.

"Jangan bebani Dirjen Pajak yang baru ini untuk mengejar target penerimaan pajak tinggi, karena dua tahun lagi akan jadi lembaga otonom, maka harus fokus pada reformasi pajak di segala bidang," ujar Darusalam memberi saran pada akhir pekan lalu.

Menurutnya, reformasi harus dimulai dari sumber daya manusia (SDM). Dirjen Pajak baru harus meningkatkan kualitas petugas pajak yang handal, jujur, sehingga tak ada lagi pegawai pajak jadi pesakitan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lalu, reformasi organisasi, mengingat sebagai lembaga otonom, keorganisasian akan lebih besar dibandingkan dengan saat ini. Reformasi selanjutnya pada proses bisnis, basis data dan teknologi informasi. Ditjen Pajak harus memperbaiki pelayanan dan pemanfaatan data berbasis teknologi. Ini diharapkan bisa menambah basis pajak.

"Reformasi pajak bukan semata persoalan tarif, yang penting adalah memastikan peningkatan basis pajak dulu," jelas Darussalam.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menambahkan, reformasi perpajakan harus jadi agenda utama Ditjen Pajak baru. Selain terkait sumber daya manusia, reformasi pajak harus menyentuh pada perbaikan administrasi.

Saat ini, administrasi perpajakan masih terlalu rumit, ada banyak jenis tingkatan pembayaran pajak, hingga tarif.

Di sisi lain, administrasi pemungutan pajak masih meresahkan. Menurutnya, Dirjen Pajak baru dengan kepemimpinan kolektif, kolegial, partisipatif dapat membuka komunikasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan baik institusi pemerintah lainnya, asosiasi usaha, konsultan pajak, akademisi, masyarakat sipil untuk membangun pemahaman bersama dan saling percaya.

"Penegakan hukum yang adil dan terukur, fokus pada mereka yang tidak membayar pajak perlu diprioritaskan," jelas Yustinus.

Sistem informasi

Sementara, usai pelantikan 30 November 2017, Robert menyatakan, akan mempecepat perbaikan sistem informasi terkait reformasi perpajakan. Menurutnya, Ditjen Pajak membutuhkan sistem informasi yang lebih canggih yang bisa mendeteksi secara otomatis mana wajib pajak yang patuh dan tidak patuh.

Sistem informasi yang lebih kuat dan cepat ini juga demi impelementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) tahun depan. Sebab, dengan dilonggarkannya pembukaan data perbankan, Ditjen Pajak akan menerima sumber data yang melimpah.

Selain itu, Robert juga akan membangun sistem perpajak- an yang lebih kredibel dengan pengawasan wajib pajak lebih transparan. Proses bisnis akan diperbaiki untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan kinerja Ditjen Pajak yang lebih efektif dan efisien.

Sementara terkait sejumlah revisi undang-undang (UU) yang telah dimasukan ke DPR, baik, baik revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal tersebut akan tetap diteruskan. "Jadi perbaikan di peraturan akan tetap kami teruskan," jelas Robert.

Semoga saja, Ditjen Pajak mampu bekerja lebih baik.