Hari Pajak 2020

Daya Beli Jadi Penentu - Senin, 21 Sep 2020

  • Harian Bisnis Indonesia

Sejumlah emiten menyambut positif usulan penurunan tarif pajak properti, karena bila hal itu direalisasikan dapat menggenjot minat masyarakat untuk membeli rumah dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Dampak positif yang lebih besar akan terasa bila penurunan pajak juga diikuti oleh kenaikan daya beli masyarakat. Namun demikian, Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) Minarto Basuki mengatakan pihaknya mendukung usulan pemberian keringanan pajak tersebut, karena akan menjadi stimulus yang baik bagi industri properti.

“Keringanan pajak akan memberi tambahan positif, baik bagi para pelaku pasar properti maupun para konsumen,” katanya, Minggu (20/9). Menurut dia, meski akan membawa dampak positif, perseroan belum dapat memastikan sebesar apa pengaruh dari rencana aturan tersebut terhadap angka penjualan properti.

Pasalnya, kata Minarto, masih ada aspek pendukung lainnya seperti kemudahan bank memberikan persetujuan kredit pemilikan rumah (KPR), perizinan, dan lainnya. Dalam kaitan itu, salah satu upaya yang ditempuh PWON untuk meningkatkan penjualan adalah memfokuskan pada inventory yang sudah ada serta menunda proyek baru.

PWON juga akan tetap membentuk struktur penerimaan yang berimbang dari segmen pendapatan berulang (recurring income) dan sektor pengembangan properti. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan pusat perbelanjaan dan proyek residensial di sekitarnya, baik di Surabaya maupun Jakarta.

Sepanjang semester I/2020, PWON telah mengantongi angka prapenjualan Rp501 miliar dari target tahun ini senilai Rp1,06 triliun. Secara terpisah, Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi PT Intiland Development Tbk. (DILD) Archied Noto Pradono mengatakan keringanan pajak properti akan menyuntikkan semangat baru. “Kemampuan masyarakat untuk membeli akan lebih baik.” Sementara itu, untuk meningkatkan penjualan, Intiland akan bertumpu pada penjualan rumah tapak.

Menurutnya, selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penjualan di segmen ini terbilang masih cukup baik. Intiland juga akan meningkatkan fokus pada pemasaran secara digital serta memberikan penawaran menarik dari sisi skema pembayaran.

Pada paruh pertama 2020, Intiland mencatatkan angka marketing sales Rp343 miliar atau 13,73% dari target tahunan Rp2,5 triliun. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida berharap agar pemerintah dapat memberikan stimulus sektor properti berupa penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) fi nal sewa tanah dan bangunan sebesar 10% menjadi 5% selama masa pandemi atau untuk jangka waktu 12—18 bulan.

Lalu, penurunan tarif PPh Final jual beli tanah dan bangunan sebesar 2,5% menjadi 1% selama masa pandemi atau untuk jangka waktu 12—18 bulan. Kemudian, penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 10% menjadi 5% selama masa pandemi atau untuk jangka waktu antara 12—18 bulan.

Selain itu, perlu diberi kelonggaran waktu pembayaran PPh fi nal sewa dan jual beli tanah dan bangunan, serta PPN selama masa pandemi atau sampai dengan 9—12 bulan dari batas maksimal pembayaran pajak.

Pembelian properti, baik perorangan maupun badan usaha yang sumber dananya belum tercatat dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak dikenakan pajak sebesar 5%. Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memang tersedia insentif untuk biaya perolehan hak atas tanah dan atau Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditanggung pemerintah pusat, payment holiday untuk bebas pembayaran angsuran pokok dan bunga, untuk KPR maksimal Rp500 juta, pembebasan PPh BPHTB berupa rumah sederhana, sangat sederhana dari 5% menjadi 1%, serta bunga kredit konstruksi rendah. Stimulus ini segera difi nalisasi oleh Tim Pelaksana, Satgas PC-19, dan Satgas PEN serta dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

Para pemangku kepentingan industri properti mendukung kebijakan itu seperti disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia Daniel Djumali, Commercial and Business Development Director AKR Land Alvin Andronicus, Senior Director Leads Property Darsono Tan, dan CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda secara terpisah kepada Bisnis, kemarin.

Senada dengan Archied, Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) Tulus Santoso menyatakan, pemotongan pajak properti akan berdampak langsung kepada harga beli yang dibayarkan.

Bila juga disertai dengan keringanan PPh cukup membantu arus kas perusahaan. Adapun, marketing sales CTRA hingga semester I//2020 tercatat Rp412 miliar dari target baru sebesar Rp4,5 triliun. Analis Senior CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan bila usulan REI diamini pemerintah dapat berdampak positif bagi kinerja perusahaan properti.

Namun, efektivitas kebijakan itu amat ditentukan oleh faktor-faktor lain. Salah satu faktor utama adalah tingkat permintaan masyarakat terhadap properti. Apabila penurunan pajak diikuti kenaikan daya beli masyarakat, insentif ini akan berdampak positif bagi kinerja perusahaan.

Untuk itu, Reza merekomendasikan investor mencermati saham PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI), dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) untuk segmen rumah tinggal. Di sektor pendapatan berulang, dia juga merekomendasikan saham milik PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK), PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), PT DMS Propertindo (KOTA), PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN), dan PT Diamond Citra Propertindo Tbk.